oleh

Pilkada di Dua Kabupaten di Maluku Utara Ini Terancam Ditunda

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara bakal membatalkan pelaksanaan Pilkada 2020 di Halmahera Utara dan Halmahera Timur. Betapa tidak, dua kabupaten ini hingga sekarang belum melakukan transfer 60 persen anggaran NPHD ke KPU daerah setempat.

Daftar rincian anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD ke KPUD tanggal 24 Agustus 2020 menunjukkan, untuk wilayah Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula sudah melakukan transfer mencapai 100 persen.

Sementara, untuk Kabupaten Taliabu mencapai 76 persen, Halmahera Barat 61 persen, Halmahera Timur 40 persen, dan Halmahera Utara baru 39 persen transfer dana tersebut.

Daerah yang belum menyelesaikan transfer 100 persen dana itu sebelumnya sudah diberi batas waktu hingga sebelum dimulainya pendaftaran pasangan calon pada 4-6 Desember 2020.

“Karena setelah pendaftaran ada verifikasi dan persiapan Alat Peraga Kampanye (APK). Proses ini kan membutuhkan anggaran yang banyak, karena sudah memasuki pemilihan kepala daerah,” kata Ketua KPU Maluku Utara, Pudja Sutamat, di Ternate, Selasa, 25 Agustus.

Pudja menyatakan, tahapan pilkada itu akan berhenti di daerah yang belum lunas NPHD. Daerah tersebut untuk wilayah Malut adalah Halmahera Utara dan Halmahera Timur.

“Ini karena pembayarannya belum sampai 60 persen, sehingga sangat mengkhawatirkan menjelang pelaksanaan pilkada nanti. Sebab, KPU pada saat menjelang pilkada nanti akan membutuhkan anggaran yang banyak dalam proses melanjutkan tahapan,” ujar Pudja.

Ia menyatakan, seharusnya memasuki bulan Agustus ini, transfer NPHD sudah mencapai 60 persen agar penyelenggara bisa memanfaatkan dana itu untuk tahapan pendaftaran paslon.

Kebutuhan banyaknya anggaran pada tahapan selanjutnya itu meliputi pengadaan logistik dan alat peraga kampanye, serta perlengkapan pemungutan suara pilkada wilayah setempat.

Muksin Amrin, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyebutkan, daerah yang belum lunas NPHD itu oleh Bawaslu sudah menyurat secara langsung. Tanggapan dari surat itu, lanjut Muksin, hanya janji yang baru disampaikan.

Meski begitu, Muksin berharap pada bulan September 2020 sudah transfer 100 persen.

“Kalau tidak konsekwensinya (pelaksanaan) pilkada tidak bisa jalan,” tambah Muksin.

Ramlan
Author
Bagikan Kabar Anda