Tim Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi telah mengunjungi Maluku Utara dalam rangka meninjau lokasi kesiapan pengembangan LIN tahun anggaran 2021.
Hasil kunjungan dengan disertai peninjauan langsung di tujuh kabupaten kota tersebut memperoleh sejumlah hambatan yang perlu dibenahi oleh pemerintah di Maluku Utara.
BACA JUGA Kemenko Maritim Jadwalkan Tinjau LIN Maluku Utara dan Sail Tidore
Peninjauan langsung yang dilakukan tersebut meliputi wilayah Ternate, Tidore, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, dan Pulau Morotai.
“Dari lokasi-lokasi yang telah dikunjungi tersebut ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kabupaten kota. Hambatan yang paling umum yang telah ditemukan tim dalam kunjungan ini, yakni hambatan SDM, ketersediaan armada, pasokan bahan bakar, sumber listrik, keterbatasan pasokan rantai dingin (cold chain atau pabrik kostor), koperasi nelayan, dan interkoneksi pemasaran,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanudin dalam Rakor Program Malut Lumbung Ikan Nasional atau LIN, melalui zoom meeting, di Ternate, Senin 15 Maret.
Adanya hambatan ini maka akan dibahas secara detail pada rapat tanggal 29 Maret.
Dokumen LIN Maluku Utara
Selain itu tim tersebut juga meminta kepada Pemprov Malut untuk bisa melakukan kajian Akademis, sehingga dalam kajian diketahui kebutuhan apa saja yang diperlukan.
“Misalnya dari sisi ketersediaan SDM itu akan dihadirkan Kementerian Pendidikan, pasokan bahan bakar dan listrik akan dihadirkan Kementerian Energi dan SDA, pasokan rantai dingin dari KKP dan Nelayan, dan interkoneksi pemasaran dihadirkan Kemenhub,” lanjutnya.
Tindak lanjut pembahasan ini sekaligus dengan laporan survei, yang meliputi pemetaan hambatan melalui kajian akademik dengan kerjasama beberapa universitas yang ada di Maluku Utara untuk memperkuat dokumen Lumbung Ikan Nasional di Malut. *
Sahrul Jabidi
