Seluruh komponen pengawas pemilu gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara menggelar deklarasi menolak politik uang dan polisitasi sara, Rabu (14/2/2018).
Deklarasi ini melibatkan partai politik, organisasi pemuda, mahasiswa dan pelajar.
Ketua Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin mengatakan kegiatan deklarasi merupakan bentuk sosialisasi dalam menjaga kualitas pilkada yang dilaksanakan secara serentak di 271 daerah seluruh Indonesia tahun ini.
“Sesuai hasil launching (peluncuran) Indeks Kerawanan Pemilu yang dilakukan Bawaslu RI, yang paling menonjol terkait isu yang bergelora saat ini adalah politik uang dan politisasi sara,” kata Muksin dalam acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang serta Politisasi Sara, di Ternate, Rabu.
BACA JUGA
Pesan Gubernur Malut Sebelum Cuti
Jumlah Kecamatan dan Desa di Malut
Meski begitu, menurut Muksin, di Maluku Utara mengenai isu politisasi sara tidak begitu kental, yang ada justru politik uang dan keterlibatan aparatur sipil negara.
“Isu sara ini hanya wilayah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Olehnya itu, Bawaslu RI secara serentak mengelar deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisi sara yang ada di seluruh Indonesia,” ujar Muksin melanjutkan. “Semoga pasca deklarasi ini bisa menimbulkan kesadaran bahwa politik uang adalah anti kita semua,” kata dia.
Muksin mengajak pasangan calon Pilgub Malut untuk bersama-sama menolak politik uang dan politisasi sara. Karena konsekuensi politik uang akan membatalkan pasangan calon melaju di Pilgub Malut.
Kerawanan di Halmahera Selatan
Acara deklarasi serupa juga dilaksanakan di Pulau Bacan, Halmahera Selatan. Panwas Kabupaten setempat kembali mengingatkan kepada ASN dan kepala desa untuk menjaga netralitas. Di Bumi Saruma ini netralitas PNS dan Kades masih diragukan.
Ketua Panwas Kahar Yasin meminta kepada ASN dan para Kades agar tidak bermain-main dengan aturan yang telah disosialisasikan melalui edaran Menpan RB.
Dia berharap agar ASN dan para Kades yang ada di Halmahera Selatan tidak terlibat dalam politik praktis, karena kalau kedapatan maka konsekuensinya bisa dipecat. “Mari kita pilih pemimpin dengan hati dan jangan karena uang,” ujar Kahar menambahkan.
Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba menyatakan siap untuk mengawal pelaksanaan Pilgub Maluku Utara tanpa politik uang dan politisasi sara.
Bahrain juga memberi warning kepada kepala-kepala desa dan PNS agar tidak terlibat mengkampanyekan pasangan kandidat Pilgub Maluku Utara.
“Setelah adanya edaran Menpan RB dan telah memasuki masa kampanye ini, maka semua PNS dan seluruh Kades agar tidak melibatkan diri secara langsung dengan mengkampanyekan calon gubernur dan wakil gubernur Malut. Kalau sampai ada dan terbukti maka saya akan ambil tindakan tegas,” kata Bahrain lagi.
Author: Hasbullah Dahlan I Ifha Thia
Editor: Redaksi
