Tak lama lagi Maluku Utara akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tongkat kepemimpinan akan berganti, masalah di provinsi berjuluk Negeri Kepulauan Rempah itu belum terselesaikan dengan baik, pemimpin yang akan datang harus memiliki tanggung jawab besar dan berbenah diri dari pengalaman.
Demikian, kata Nonce Hasan, salah satu tokoh masyarakat, pada diskusi publik bertajuk Maluku Utara mencari pemimpin 2018, di Kampung Milanesia, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Sabtu sore, 8 Maret 2017.
Dia mengatakan pengalaman adalah guru dari segalanya. Untuk menuju ke arah perubahan yang lebih baik maka harus berkaca dari pengalaman yang telah ada.
Pada diskusi publik atau Bacarita Kampong dalam bahasa lokal setempat, menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, dan birokrat.
Diskusi yang bertujuan mencari prototipe pemimpin ideal Maluku Utara itu kemudian menuai beberapa persoalan mendasar di momentum pilgub mendatang.
BACA JUGA
Maluku Utara Mencari Pemimpin 2018
Malik Ibrahim, birokrat Maluku Utara, kala suasana diskusi berlangsung, memulai dengan rekomendasi partai politik kepada pasangan calon untuk dipilih oleh rakyat.
“Partai politik di Maluku Utara selama ini hanya mengandalkan kemampuan finansial paslon tanpa melihat kualitas kandidat yang diusung. Pada akhirnya menghasilkan pemimpin minim kemampuan mengelola pemerintahan,” katanya.
Dia mengatakan partai politik di Maluku Utara cenderung memilih kandidat yang berduit walaupun elektabilitas sang figur rendah.
“Rakyat selalu disuguhkan pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. Karena yang terjadi hanya lah politik pencitraan yang dilakukan masing-masing figur. Baik melalui program kumuh, selokan rusak, dan pendidikan gratis,” katanya.
Malik mengatakan pilgub Malut kedepan bukan sekadar ajang pesta partai politik dalam mencapai kekuasaan, tetapi setiap partai politik harus mengusung pemimpin yang memiliki komitmen kuat, “Punya program yang jelas dan terarah, kinerja yang optimal, punya kepedulian ke bawah, dan berani melakukan terobosan dan inovasi.”
Selain itu, sambung dia, masyarakat harus mampu memilah dan memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kualitas intelektual tetapi juga kualitas melayani.
“Karena yang terjadi di Maluku Utara ini bukan leader (pemimpin) tapi dealer. Artinya pemimpin dealer ini tidak transformatif tapi pemimpin yang transaksional. Jadi politik kita selama ini adalah pasar gelap kekuasaan yang bergerak. Sekarang saja sudah bergerak. Terjadi barter-barter kepentingan,” katanya.
Figur Alternatif
Meski begitu, mantan Ketua KNPI Maluku Utara itu masih percaya akan ada pemimpin alternatif untuk perubahan Maluku Utara. Dia berharap parpol mendengar dan bisa mengakomodir figur yang benar-benar berkualitas dan peduli terhadap rakyat.
DR Mukhtar Adam, dosen Unkhair Ternate, mengatakan pasca pemekaran 1999 dan desentralisasi, kepemimpinan yang dilaksanakan sejauh ini tidak cukup memenuhi perubahan yang lebih baik. Dia mencontohkan kota Ternate, Kepulauan Sula dan provinsi.
Bahkan, kata dia, para figur yang sudah muncul di baliho-baliho saat ini diibaratkan seperti para pencari kerja yang menganggur lalu ingin mendapatkan pekerjaan.
Menurutnya, figur yang sudah muncul itu tidak layak mengemban amanah rakyat. “Karena bagi saya masih banyak mutiara-mutiara yang lebih baik. Hanya karena tidak memiliki akses politik dan akses modal saja, sehingga yang ada figur itu-itu saja,” katanya.
Dia mengatakan beberapa kelemahan memunculkan figur alternatif untuk menjadi pemimpin di provinsi Maluku Utara selama ini adalah partai politik.
“Karenanya kami sangat berharap partai politik untuk jelih menentukan figur yang bisa melayani banyak orang dan tidak sekadar kelompok dan pribadi,” sambungnya.
Ketua DPD KNPI Malut Thamrin Ali Ibrahim, ketika dikonfirmasi, mengatakan bacarita kampong yang difasilitasi KNPI merupakan bagian dari keresahan bersama (pemuda, tokoh masyarakat dan kampus).
Dia mengemukakan pada diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan pelajaran bahwa politik tidak hanya uang dan modal kuasa semata. “Karena itu minimal diskusi ini bisa memberikan pelajaran kepada kita dan masyarakat,” katanya.
Bagi Thamrin, pemimpin Maluku Utara kedepan harus lah orang yang memiliki kemampuan navigator. “Bisa memberi arah, memberi petunjuk-petunjuk, sehingga birokrasi bisa mengambil keputusan. Pengalaman kepemimpinan yang ada harus menjadi indikator untuk menentukan figur pemimpin ke depan lebih baik,” tutupnya.
