Pengamat Politik Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando, memiliki kekhawatiran akan ancaman bagi pelaksanaan Pilkada 2020.
Ia memaparkan, ancaman ini datang dari keterlibatan Apartur Sipil Negara dan pemilih pragmatis. “Ini merupakan ancaman yang harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu,” kata Ferry, di Hotel Ibis, Jalan Boulevard, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu 25 Januari 2020.
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat Manado itu bilang, dua ancaman ini apabila tidak diantisipasi, maka akan mengarah ke politisasi birokrasi dan politik uang.
“Dengan keterlibatan ASN dan pemilih yang pragmatis seperti ini, tentunya dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah sebagai ajang untuk transaksi politik, dan jual beli suara. Apalagi dalam pilkada ini, ada juga petahana maupun incumbent, yang akan maju sebagai calon kepala daerah. Sehingga kerawanan ini sudah pasti akan terjadi,” ucap Ferry.
Olehnya itu, sambung Ferry, meminta penyelenggara pemilu untuk selalu intens melakukan sosialisasi dan mengambil langkah menimalisir potensi kerawanan tersebut. “Juga perlunya pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dan partai politik,” kata Ferry.
Ia mengingatkan, kepada bakal calon kepala daerah di Indonesia, yang maju bertarung dan belum diakomodir oleh partai politik sebagai calon, agar legowo. “Jangan lagi ajak masyarakat demo, memanas-manasi, bikin ganggu, itu nanti tambah kacau,” kata Ferry.
“Apalagi masyarakat sekarang ini gampang sekali disogok (diadudomba), sehingga itu tidak perlu dilakukan oleh bakal calon yang belum lolos peserta calon,” sambungnya.
Data KPU RI menyebutkan, pada Pilkada 2020 terdapat 270 daerah di Indonesia yang menggelar pilkada secara serentak. Dan dantaranya 8 kabupaten kota di Maluku Utara.
