Indonesia mengumumkan pasien pertama dan kedua Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Lebih dari dua bulan sejak diumumkan, jumlah pasien positif virus Corona Covid-19 di Indonesia kini mencapai 14.032 kasus.
Mengutip data pemerintah per 10 Mei 2020, pengetesan paparan Covid-19 sudah dilakukan pada 113.452 orang. Saat ini tercatat sebanyak 14.032 kasus positif Covid-19, 2.698 orang yang sudah sembuh dan 973 orang yang meninggal. Angka kesembuhan ini naik 91 orang dan angka kematian naik 14 orang.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi aktivitas sosial. Dimulai secara berkala dengan meliburkan sekolah dan membuat aturan learn from home, lalu work from home, dan kini membuat aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang membatasi aktivitas sosial warga.
PSBB tak hanya berdampak pada orang dewasa. Tapi juga terhadap anak-anak. Mereka tak hanya berdampak secara kesehatan, tapi juga sosial, ekonomi dan pendidikan. UNICEF Indonesia melakukan penelitian tentang dampak non kesehatan dari Covid-19 bagi anak-anak di Indonesia.
Angga Dwi Matra, Spesialis Kebijakan Sosial UNICEF mengemukakan, dampak Covid-19 terhadap anak-anak memang tak besar secara kesehatan, namun anak juga menanggung dampak lain, yaitu dampak sosial dan ekonomi.
Menurut hasil penelitian UNICEF, pemberlakuan PSBB berdampak besar pada penghasilan pekerja sektor informal. Padahal pekerja ini juga memiliki keluarga. Turunnya penghasilan kepala keluarga memberi pengaruh langsung pada kesejahteraan anak.
“Ada tiga krisis yang terjadi terkait kondisi tersebut. Pertama adalah krisis kemiskinan anak, kedua adalah krisis gizi, dan ketiga adalah krisis pembelajaran,” ujar Angga yang ia sampaikan dalam Diskusi Online seri #1 yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan UNICEF, Senin, 11 Mei 2020, pukul 15.00-17.00 WIT.
Dalam diskusi bertajuk Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 pada Anak-Anak di Indonesia itu, lanjut Angga, saat ini hanya 52 juta penduduk di Indonesia yang bisa dianggap memiliki pendapatan yang aman. Sementara, sebagian besar dari 115 juta penduduk Indonesia yang diklasifikasikan sebagai ‘calon kelas menengah’ (istilah yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Bank Dunia) termasuk sangat rentan.
PSBB yang sedang diperlakukan membuat ‘calon kelas menengah’ ini kehilangan penghasilan. Kehilangan pendapatan rumah tangga yang terjadi secara tiba-tiba menimbulkan ketidakstabilan situasi ekonomi keluarga dan dapat berujung pada kemiskinan.
Mengutip proyeksi Bappenas, Angga menuturkan bahwa kemungkinan penduduk Indonesia jatuh miskin naik menjadi 55 persen, dengan sekitar 27 persen calon kelas menengah diperkirakan mengalami ketidakamanan pendapatan yang menghawatirkan.
“Keluarga dan anak-anak yang jatuh miskin dalam waktu singkat akan mengalami dampak berat dalam hal keamanan pangan rumah tangga dan keterbatasan terkait akses, ketersediaan, dan keterjangkauan bahan makanan sehat. Survei daring menunjukkan bahwa kebutuhan pangan semakin tidak aman; 36 persen dari responden menyatakan bahwa mereka ‘sering kali’ mengurangi porsi makan karena masalah keuangan,” ujar Angga.
Krisis lain yang dihadapi adalah krisis pembelajaran. Saat ini, lebih dari 120 negara telah memberlakukan pembatasan interaksi sosial melalui penutupan sekolah yang berdampak pada jutaan siswa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Kesenjangan Pendidikan
Pemerintah Indonesia telah menerapkan belajar dari rumah sejak Maret 2020 lalu. Penutupan sekolah dapat memperburuk kesenjangan akses pendidikan. Siswa miskin dan rentan merupakan pihak yang paling terdampak. Pendidikan mungkin tidak menjadi prioritas utama, karena sering kali harus bersusah payah memenuhi kebutuhan dasar.
“Lamanya waktu belajar yang hilang dapat membuat banyak siswa sulit menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai tingkatan kelas yang diharapkan. Situasi ini dapat menimbulkan risiko terhadap pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Jumlah anak yang putus sekolah juga dapat meningkat akibat kesulitan yang dihadapi anak dan remaja untuk kembali dan tetap bersekolah setelah penutupan sekolah dan kontraksi ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama,” kata Angga menjelaskan.
Kondisi ini juga memberi dampak pada penyandang disabilitas. Anak-anak penyandang disabilitas secara khusus sulit belajar dari jarak jauh dengan efektif karena sering kali memerlukan kontak fisik dan emosional dengan guru serta mengandalkan alat-alat dan terapi khusus agar dapat belajar dengan baik.
Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), juga mengakui kondisi krisis pendidikan anak-anak tersebut. Ia menyatakan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPAI, Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ yang saat ini diberlakukan sebagai bagian dari upaya menekan penyebaran Covid-19 memunculkan fakta baru, yaitu besarnya kesenjangan pendidikan antara kelompok yang mampu dan tidak mampu.
Akses listrik, internet, dan kemampuan membeli pulsa dan komputer atau ponsel yang layak untuk belajar jarak jauh ternyata sangat tidak memadai. Masih banyak anak yang tak memiliki keleluasaan akses untuk mengikuti pembelajaran secara online. Dampaknya, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat pembelajaran yang layak. Padahal mendapat pendidikan adalah salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.
Retno mengatakan PJJ tidak efektif. Sejak PJJ diberlakukan, KPAI telah menerima ratusan pengaduan terkait beban tugas. Mayoritas pengadu adalah anak-anak usia sekolah menengah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPAI, yang melibatkan 246 responden utama, 1.700 siswa pembanding, dan 602 guru, KPAI mendapat kesimpulan, PJJ membuat siswa kelelahan, kurang istirahat dan stres.
“Siswa mengatakan, selama PJJ kebanyakan guru hanya memberikan tugas dan menagih. Nyaris tak ada interaksi seperti tanya jawab langsung, atau guru menjelaskan materi. Ini yang memicu anak kelelahan dan kebingungan mengerjakannya. 73,2 persen guru hanya memberikan tugas dan tak ada interaksi. Alasan guru, anak tidak memiliki akses internet yang cukup,” ujar Retno.
Dari hasil survei tersebut, kata Retno, 76,7 persen menyatakan tidak suka belajar dari rumah. “Anak-anak stress. Mereka berjuang mengerjakan tugas bukan karena suka, tapi hanya untuk mengejar nilai,” ujar dia.
Problem lain yang muncul dari PJJ adalah akses internet yang mahal dan tak mudah. Ini juga yang dipaparkan UNICEF dan diakui Retno membuat anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak.
Sebab, ketika penghasilan orang tua turun drastis, maka kecukupan pangan menjadi tujuan utama. Sementara kebutuhan membeli pulsa internet dan pulsa ponsel tak dianggap sebagai prioritas. Padahal kemudahan akses internet adalah salah satu syarat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh.
KPAI berharap pemerintah tak hanya memberikan subsidi pangan seperti sembako, tapi juga membuka akses internet gratis sehingga anak-anak dapat belajar dengan tenang dan aman.
Dalam diskusi tersebut, kedua narasumber dari KPAI dan UNICEF sepakat bahwa isu ini harus menjadi perhatian pemerintah dan perhatian bersama. Sebab pendidikan adalah hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh negara. *
