Inspektorat Provinsi Maluku Utara menemukan penyaluran bantuan sosial atau bansos di empat kabupaten kota di Maluku Utara tumpang tindih. Bansos ini diduga bermasalah.
Kepala Inspektorat Ahmad Purbaya ketika dikonfirmasi mengatakan banyak data yang tidak sinkron antara penerima bansos dengan instansi penyalur bansos di empat daerah.
“Empat daerah ini yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Taliabu, dan Kota Tidore Kepulauan,” kata Ahmad, melalui via telepon, di Ternate, Selasa 7 Juli 2020.
“Ini hasil temuan sementara di 4 kabupaten kota yang meliputi penerima bansos APBDes dan APBD. Jumlahnya 1.429 orang terima dua kali dan 311 terima 3 kali,” ujar Ahmad.
Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Maluku Utara ini menyatakan, pihak Inspektorat akan bekerjasama dengan BPKP untuk memastikan penerima tersebut.
“Kalau penerima kategori miskin tidak masalah. Tapi kalau penerima bansos tersebut dari kategori tidak miskin ya mereka harus kembalikan karena jadi temuan,” sebut Ahmad.
Butuh Partisipasi Masyarakat
Ahmad menyatakan, temuan dari Inspektorat tersebut baru untuk empat kabupaten kota di Malut. Sisanya enam kabupaten kota lainnya belum ditemukan karena belum ada laporan.
“Kami mengajak masyarakat sekalian untuk ikut mengawasi penyaluran bansos ini. Kalau ada warga yang menemukan harap segera dilaporkan ke Inspektorat,” sambungnya.
“Karena KPK juga telah percayakan kepada Inspektorat untuk mengawasi penyaluran bansos. Permasalahan bansos ini, terkait tumpang tindih, salah sasaran, dan fiktif.”
Ahmad menambahkan, pengaduan terkait penyaluran bansos yang diduga bermasalah bisa disampaikan langsung kepada Inspektorat maupun Humas atau aplikasi Jaga Bansos.
