Bawaslu Provinsi Maluku Utara berharap Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil di delapan kabupaten kota penyelenggara Pilkada 2020 mempercepat perekaman dan penerbitan KTP Elektronik bagi penduduk wajib KTP di daerah tersebut.
Ini perlu dilakukan karena warga yang mempunyai hak pilih harus membawa KTP el pada saat pemungutan suara atau Pemilihan Kepala Daerah tanggal 9 Desember nanti.
BACA JUGA
Membongkar Potensi Pencurian Data Pribadi di Ternate Maluku Utara
Jumlah Surat Suara Pilkada 2020 di Maluku Utara
“Selain itu kami juga meminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk memastikan warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2020. Jajaran penyelenggara KPU harus melayani pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT,” kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin, usai mengikuti rapat bersama Mendagri dan Dukcapil beserta jajaran penyelenggara pemilu se Indonesia, melalui aplikasi zoom, Selasa, 24 November 2020.
Muksin menyebutkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dalam Pasal 61 telah menjelaskan bahwa warga yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT Pilkada tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP el.
“Mereka dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW sesuai alamat domisili yang tercantum dalam KTP Elektronik. Sehingga itu perekaman KTP harus segera dipercepat dengan waktu tersisa sebelum pencoblosan 9 Desember nanti,” lanjut Muksin.
52.510 Pemilih Belum Punya KTP el
Muksin mengatakan jumlah penduduk di Maluku Utara mencapai 1.318.178 jiwa. Dari jumlah itu yang wajib KTP el mencapai 910.075 jiwa. Sementara yang sudah melakukan perekaman KTP ell di 8 kabupaten kota baru 857.565 orang. Ini artinya yang belum melakukan perekaman KTP tersebut mencapai sebanyak 52.510 orang.
“Jumlah ini terbanyak dari Halmahera Selatan mencapai 17.343 orang,” sambung Muksin.
“(Update) data tersebut per tanggal 23 November 2020,” tambahnya. (kr1) *
Jumlah Kecamatan dan DPT Pilkada di Malut
Apriyanto Latukau
