Perlindungan dan pemulihan mangrove merupakan salah satu strategi penting untuk menghadapi perubahan iklim dan meredam bencana pesisir. Kemampuannya menyimpan karbon 3 sampai 5 kali lebih banyak dari hutan daratan menjadikan mangrove sebagai salah satu pilihan murah untuk memenuhi target Perjanjian Paris.
Hutan Mangrove juga berkontribusi untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait perlindungan ekosistem pesisir, mengatasi masalah kemiskinan, dan berperan penting dalam mendorong perekonomian. Oleh sebab itu Presiden Joko Widodo mencanangkan program restorasi mangrove Indonesia yang kritis seluas 630 ribu hektare hingga tahun 2024.
BACA JUGA Riwayat Matinya Mangrove Ternate
Demikian benang merah dalam diskusi media yang bertemakan “Konservasi Mangrove, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim” yang diselenggarakan The Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEJ dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara secara virtual, Kamis, 11 Februari 2021.
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari beberapa kementerian terkait. Diantaranya KKP yang diwakilkan oleh Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Muhammad Yusuf, KLHK yang diwakili oleh Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan dan Darat Sri Handayaningsih, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang diwakili oleh Deputi Perencanaan dan Kerja Sama Budi Setyawan Wardhana, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kus Prisetiahadi, Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, dan pelestari mangrove dari Semarang Munhamir.
BACA JUGA 2 Geopark Maluku Utara Diantara Tambang Raksasa dan Bayang-Bayang Reklamasi
Data dari KLHK dalam diskusi ini menyebutkan, kawasan mangrove seluas 637.624 hektare mengalami kritis. Sementara 460.211 hektare berada dalam kawasan hutan dan 177.413 hektare di luar kawasan hutan. Atas dasar ini pemerintah melalui KLHK, KKP, Kemenko Marves, dan BRGM memiliki rencana aksi strategi dalam hal penanganan mangrove.
Menurut Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Marves Kus Prisetiahadi mengatakan, pada tahun 2020 sudah berhasil dilakukan rehabilitasi seluas 17.394 hektare. Dan secara berkala setiap tahunnya melakukan kegiatan pemulihan mangrove sekitar 25 persen dari total kerusakan. Adapun anggaran dalam penanganan mangrove didanai oleh APBN, APBD dan juga pihak dari investor.
“Di tahun 2021, dalam rencana rehabilitasi mangrove, akan direncanakan penanaman mangrove di lahan sebesar 400 hektare yang tersebar di 22 kawasan dan trekking di 4 lokasi. Dari segi cadangan karbon, berdasarkan hitungan kasar, jika karbon mangrove ditrading, dapat meraup keuntungan lebih dari Rp 2 trilun,” tambah Muhammad Yusuf, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP.
Salah satu hal yang mengganggu pertumbuhan mangrove namun sering luput dari perhatian adalah hama. Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Darat KLHK Sri Handayaningsih mengemukakan bahwa persoalan hama harus segera dipecahkan.
“Kami mengajak para peneliti untuk membantu mencari solusi mengatasi ini. Hama ini tidak terekam oleh kita, namun sangat mempengaruhi pertumbuhan tegakan mangrove,” katanya.
Deputi Perencanaan dan Kerja Sama BRGM Budi Setiawan Wardhana menambahkan bahwa restorasi mangrove dengan penanaman diharapkan menjadi opsi terakhir karena opsi ini dinilainya lebih mahal.
“Jika memang bisa dicegah degradasinya, maka mangrove dengan tingkat degradasi ringan sampai sedang mempunyai kesempatan untuk regenerasi alami. Yang perlu disampaikan pada masyarakat adalah keberlanjutannya,” katanya.
BACA JUGA Mereka yang Terancam di Pulau Ternate
Sementara, Direktur Program Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nusantara Muhammad Ilman, mengatakan persoalan lain pada kerusakan mangrove adalah ancaman sampah plastik yang terus bertambah banyak di laut.
“Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir mengungkapkan bahwa mangrove dapat menjebak plastik dan menyimpannya di dalam sedimen mangrove. Jika mangrove dirusak, partikel plastik yang disimpannya akan lepas ke perairan dan dikonsumsi oleh hewan laut yang nanti akan dikonsumsi oleh kita juga,” tuturnya.
Selain melakukan restorasi mangrove, program yang dilakukan lintas kementerian ini juga fokus pada pemberdayaan masyarakat. Menjaga ekosistem mangrove yang sehat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain menjadi tempat pemijahan dan perkembangbiakan biota laut, mangrove dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produk komunitas seperti kopi mangrove, tepung mangrove, sirup mangrove dan pewarna jati.
Pelibatan Masyarakat
Ilman menambahkan, pentingnya melibatkan petani tambak ikan agar dapat menerapkan praktik budi daya perikanan yang ramah lingkungan, sehingga kelestarian mangrove terjaga.
Hal ini juga diakui oleh Munhamir, pelestari mangrove dari Kelurahan Mangunharjo, Kota Semarang. Hilangnya mangrove di wilayahnya terjadi karena alih fungsi lahan menjadi area tambak.
“Kami harus segera mengambil langkah nyata sebelum terlambat,” ujar Munhamir.
Ia mengatakan terjadinya demam tambak udang di wilayahnya pada tahun 1990 telah mengakibatkan abrasi pada 1997. Kerusakan wilayah pesisir yang disebabkan oleh abrasi mencapai 150 hektare, bahkan merambah 3,5 kilometer ke arah pemukiman warga.
“Bersinergi dengan banyak pihak, masyarakat di Kelurahan Mangunharjo mulai melakukan upaya pelestarian mangrove, juga mengelolanya secara berkelanjutan. Salah satunya bekerja sama dengan YKAN melalui program Mangrove Ecosystem Restoration Alliance,” ujarnya.
Melalui program tersebut, masyarakat didorong menerapkan praktik budidaya perikanan ramah lingkungan, mengaktifkan kembali tambak yang tidak produktif dengan teknologi semi intensif dan skala rumah tangga secara berkelanjutan, serta penguatan kapasitas masyarakat dan ekonomi masyarakat melalui koperasi yang berfokus pada pengembangan batik mangrove dan kerupuk udang. **
