Ini yang Diharapkan Wagub dalam Rakor BPKAD Maluku Utara

Avatar photo
Suasana Rakor BPKAD Malut di Ternate. (kieraha.com)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Maluku Utara kembali menggelar Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se Maluku Utara, di Ternate, Senin 9 Januari 2023.

Rakor dana transfer DBH dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini dengan tema “Evaluasi Perkembangan Ekonomi dan Dana Bagi Hasil Pertambangan”.

BACA JUGA BPKAD Maluku Utara Gelar Sosialisasi dan Bimtek Penataan Aset Daerah

Wakil Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali dalam sambutannya menyebutkan, dana transfer DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

“Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah,” sebut Al Yasin.

Ia mengemukakan, sehubungan dengan pembahasan dana transfer DBH pada kegiatan Rakor tersebut, terdapat enam poin penting yang harus dikoordinasikan, diantaranya PNBP sektor tambang yang dipungut Kementerian ESDM, ketimpangan DBH tahun 2020-2022, alokasi dan formula DBH tahun 2023, pengajuan keberatan atas PNBP dan DBH tahun 2020-2022, serta pembahasan agenda pertemuan dengan Presiden dan pembahasan agenda pertemuan bersama DPR RI dengan mengundang Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

“Untuk PNBP sektor tambang yang menjadi sektor unggulan Maluku Utara saat ini harus menjadi pembahasan penting, mengingat tahun 2022 lalu Pemprov Maluku Utara sebagai provinsi dengan perekonomian tertinggi di Indonesia, akan tetapi kenyataannya masih mengeluhkan kemiskinan. Sehingga itu, saya harapkan kepada bupati dan wali kota yang memiliki wilayah sumber pendapatan di bidang pertambangan agar penting untuk dapat mengurai persoalan ini,” lanjutnya.

Al Yasin meminta dukungan dari berbagai pihak terutama akademisi untuk membuat gebrakan, dengan begitu pemerintah pusat juga memperhitungkan daerah Maluku Utara.

“Di tempat ini harus kita sepakat semua supaya pemerintah pusat tahu kita di Malut ada punya gerakan. Jangan kita tinggal diam saja. Saya harap dalam forum ini akademisi bisa membantu kita membuat gebrakan lebih pesat, sehingga mereka juga tahu hasil yang diambil itu kita juga bisa hitung. Jangan sampai hanya diberikan berapa saja kita terima dan tidak tahu,” sambungnya. **