Sejumlah ASN di lingkup Pemkot Tidore Kepulauan, melakukan konsolidasi pada Selasa, 15 April 2025. Konsolidasi ini dalam rangka aksi unjuk rasa menuntut Pemprov Maluku Utara segera melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil atau DBH untuk Kota Tidore Kepulauan.
Hutang DBH yang tidak dibayarkan ke Pemkot Tidore ini sudah berlangsung selama 4 tahun dengan nilai mencapai sebesar Rp 43 miliar.
“Tadi, perwakilan ASN sudah mulai berkumpul buat persiapan dan konsolidasi aksi,” kata Ridwan Hadji, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tidore.
Mantan Presidium Solidaritas ASN untuk Masa Depan Tidore Kepulauan itu menyebutkan, tuntutan bayar DBH ini bukan sekedar mendukung sikap wali kota dalam memperjuangkan hak masyarakat Kota Tidore Kepulauan, tetapi sebagai upaya ASN dalam merespon kebutuhan rakyat Kota setempat.
“Salah satu nilai dasar ASN dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, adalah berorientasi pelayanan, yaitu komitmen untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan prima. Itu dasar pijak kami untuk bergerak melakukan konsolidasi besar-besaran bagi seluruh ASN, termasuk Pemerintah Desa dan masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” ujar Om Gogo, begitu Ridwan Hadji disapa.
Ia mengatakan bahwa ASN Tidore merasa perlu dan wajib memberikan dukungan kepada wali kota yang tulus memperjuangkan hak masyarakat Kota setempat.
“Sudah 4 tahun hak-hak rakyat tidak dipenuhi, maka kami akan bertindak dengan cara kami sendiri,” jelasnya.
Ramli Saraha, eks Koordinator Presidium SOMASI menambahkan, DBH merupakan Dana Bagi Hasil, bukan Dana Ambil Hasil atau Dana Borong Hasil.
“Kalau Dana Bagi Hasil maka harus dibagi ke daerah, jangan dibiarkan mengendap dalam kas Pemerintah Provinsi. Karena prinsip dana bagi hasil dalam UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah pemerataan antar daerah. Artinya jangan sampai ada kesenjangan vertikal dan horizontal antara Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah,” ujar Ramli.
Karena itu, lanjut Ramli, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi internal bagi seluruh ASN untuk menyiapkan sejumlah skenario aksi menuntut hutang DBH ke Pemprov Malut.
“Apakah kita akan duduki kantor gubernur di Sofifi ataukah kita kepung kediaman Wakil Gubernur di Tidore. Nanti diputuskan secara bersama dalam waktu dekat ini,” sambungnya. *
