Upaya Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Sinen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tidore Kepulauan, mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan PT Tempo Inti Media.
Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk penghargaan, melalui acara Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024, di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Pemkot Tidore berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu kategori Kesejahteraan Masyarakat dengan Fiskal Rendah, dan Kategori Kinerja Total dengan Fiskal Rendah.
Penghargaan diserahkan oleh Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw kepada Wali Kota Tidore Kepulauan, yang melalui Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo.
Ismail usai menerima penghargaan, mengatakan capaian ini adalah hasil kerja sama semua pihak yang didukung komitmen Wali Kota dan Wakil Walikota.
“Prestasi ini mencerminkan birokrasi yang akuntabel, transparan, disiplin serta memiliki integritas tinggi,” ujarnya.
Ia melanjutkan, penghargaan tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi daerahnya untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Kami akan terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan Tidore yang aman, nyaman dan berkeadilan, sesuai visi Kota Tidore, yaitu Tidore Jang Foloi,” tambahnya.
Sementara, Mendagri Tito Karnavian mengemukakan, pentingnya objektivitas dan transparansi dalam proses penilaian. Untuk itu, mereka pun melibatkan sejumlah pakar dan institusi terpercaya, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
“Penghargaan ini diberikan melalui metode ilmiah yang melibatkan data kuantitatif, kualitatif, hingga survei lapangan. Dengan metodologi triangulasi ini, hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik,” katanya.
Menurut dia, kategori penghargaan telah dirancang agar kompetisi menjadi adil dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Dalam kesempatan itu juga, Direktur Utama Tempo Arif Zulkifli menambahkan bahwa penilaian ini tidak hanya menilai kinerja individu kepala daerah, tetapi juga keberhasilan daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.*
