BPK RI menggelar kegiatan koordinasi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kamis 30 Maret 2023.
Kegiatan yang digelar ini diikuti secara virtual oleh Wali Kota Tidore yang diwakili Sekda Ismail Dukomalamo dan Kepala BPKAD Amir Gorotomole, serta Plt Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Rudi Ipaenin dan perwakilan Inspektur di Ruang Rapat Walikota Tidore.
Acara tersebut juga diikuti oleh Kementerian dan Lembaga Negara hingga Pemerintah Daerah se Indonesia, baik secara tatap muka maupun zoom meeting.
Anggota BPK RI Pius Lustrilanang dalam kesempatan tersebut mengaku, Kementerian, Lembaga dan Daerah di lingkungan AKN VI telah berkomitmen mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan. Ini dilihat berdasarkan LKKL dan LKPD 2021. Khusus untuk daerah di wilayah AKN VI, lanjut Pius, terdapat 233 LKPD yang mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
“Jumlah ini meningkat dari 222 LKPD tahun 2020 dan 223 LKPD pada 2019. Kenaikan jumlah Opini WTP menunjukkan upaya yang luar biasa dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan,” kata Pius.
Ia berharap, capaian opini WTP atas LKKL dan LKPD ini terus dipertahankan.
Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi menambahkan, kegiatan koordinasi ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Hasil Pemeriksaan BPK memuat opini, kesimpulan, dan rekomendasi untuk Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Karena BPK saat ini sedang melakukan pemeriksaan Keuangan Pemrintah Pusat Lembaga dan Pemda, dalam rangka memberikan opini kewajaran penyelenggaraan keuangan. Maka diharapkan komunikasi yang ekfetif selama proses pemeriksaan tersebut,” sambung Laode.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, mewakili Gubernur se Indonesia mengatakan, yang perlu diperdalam dalam koordinasi BPK ini adalah terkait Dana Alokasi Khusus, karena ada masalah di daerah terkait petunjuk teknis yang selalu turun pertengahan tahun.
BACA JUGA BPKAD Tidore Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah
“Ini menyebabkan serapan anggaran mengalami keterlambatan. Sehingga ini bukan Kepala Daerah yang tidak mau anggaran tapi ada masalah Juknisnya yang baru turun pertengahan tahun,” lanjut dia.
Isran berharap, pengelolaan keuangan ini dapat berjalan dengan baik dan efektif, serta dapat diberikan akses yang luas terhadap data dan dokumen perihal pelaporan keuangan tersebut. *
Ikuti juga berita tv kieraha di Google News
