Wali Kota Tidore Ikut Rakornas Pengawasan Internal BPKP RI

Avatar photo
Wali Kota Capt H Ali Ibrahim saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPKP RI secara daring/dok humas

Wali Kota Tidore Capt H Ali Ibrahim mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2024 melalui daring di Nooris Guest House Malang, Rabu 22 Mei 2024.

Rakornas yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP RI Ini, juga diikuti oleh Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam didampingi pimpinan OPD terkait melalui zoom meeting di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Walikota Tidore Kepulauan.

Dalam Rakor tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan, tuntutan masyarakat kepada Pemerintah saat ini sangat tinggi. Presiden meminta agar BPKP lebih fokus pada manfaat pembangunan dan bukan penyimpangan, karena ke depan tantangan juga semakin berat, tuntutan masyarakat juga semakin tinggi.

BACA JUGA  TPID Tidore Sukses Raih Nominasi Top 3 Pengendali Inflasi

“Ke depan kita tahu tantangan akan makin berat, program dan belanja Pemerintah akan semakin besar. Pasti ini membesar. Juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ada apa dikit viralkan, ada apa dikit viralkan, ke depan makin banyak tuntutan,” kata Jokowi.

Di akhir sambutannya, Jokowi menyebutkan, tugas BPKP seperti rambu untuk mengingatkan jika ada penyimpangan dalam pembangunan. Jokowi mendorong BPKP harus berinovasi dalam penggunaan teknologi.

Ketua BPKP RI Muhammas Yusuf Ateh menyampaikan, lembaganya akan mengawal penuntasan pembangunan jangka menengah untuk kesinambungan pembangungan.

Yusuf mengatakan Rakornas pengawasan internal ini dilaksanakan untuk mengordinasikan pengawasan agar efektif mengawasi pembangunan 2024.

“BPKP mencatat sepanjang tahun 2020 – Triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp 78,68 triliun. Selain penyelamatan keuangan ini, terdapat juga penghematan belanja negara senilai Rp 192,93 triliun, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp 38,75 triliun. Kami tidak hanya memantau aktifitas keuangan, tapi juga efektifitas pembangunan,” lanjut Yusuf. *

BACA JUGA  Pemkot Tidore Mulai Garap RPJPD dan RDTR