Pemprov Malut Habiskan Rp 7 Miliar untuk Percantik Ruang Kerja Gubernur dan Wagub

Avatar photo
Gubernur Sherly Tjoanda Laos didampingi Wagub Sarbin Sehe saat menyampaikan pidato perdana pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Malut, di Sofifi, Kamis 6 Maret 2025/dok humas/kieraha.com

Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menganggarkan pengadaan gorden, karpet, meja dan kursi kerja mewah senilai Rp 7 miliar.

Alokasi APBD Tahun Anggaran 2025 ini untuk mempercantik ruangan kerja Gubernur dan Wagub Malut, Sherly Laos dan Sarbin Sehe.

Meski di tengah efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer ke daerah, alokasi APBD dengan item Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebutuhan Kepala Daerah dan WKDH ini sudah selesai ditenderkan.

Belanja pengadaan ini melekat di Biro Umum Setda Provinsi Malut. Dalam uraian pekerjaan berdasarkan data LPSE, dijelaskan bahwa penyediaan peralatan dan perlengkapan kebutuhan gubernur dan wakil gubernur ini meliputi meja kerja, kursi kerja, lemari arsip, kursi tamu, sofa, televisi, CCTV, AC, kulkas, dispenser, microwave, tirai atau gorden, karpet, serta kelengkapan pendukung lainnya.

“Pekerjaan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pengadaan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, baik di ruang kerja, ruang tamu, maupun fasilitas penunjang lainnya. Kegiatan ini mencakup pengadaan, pengiriman, pemasangan, dan penataan peralatan/perlengkapan sesuai dengan spesifikasi teknis dan kebutuhan jabatan, dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan, keamanan, dan estetika,” sebut data pengadaan di situs LPSE Malut yang dilansir kieraha.com, Minggu 19 Oktober 2025.

Sebelumnya, Pemprov Malut melalui Dinas PUPR juga menganggarkan Rp 8,8 miliar untuk rehabilitasi rumah dinas jabatan gubernur. Paket pekerjaan ini dilaksanakan dengan sistem swakelolah. Artinya, dalam tahun 2025 ini sebanyak Rp 15,8 miliar APBD Maluku Utara dihabiskan untuk mempercantik ruang kerja dan rumah dinas gubernur. Alokasi ini belum ditambah dengan kegiatan gubernur untuk tampil di siaran TV nasional.

Kieraha.com berusaha menghubungi Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Malut Hairil Hukum. Namun upaya konfirmasi melalui telepon belum bersambut. *