Kebijakan Pemerintah Pusat memangkas dana tranfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2026 juga dirasakan dampaknya oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Total dana TKD Maluku Utara yang dipangkas mencapai sebesar Rp 707 miliar.
Di tengah pemangkasan TKD tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, justru menganggarkan Rp 1 miliar untuk Gubernur Sherly Tjoanda Laos tampil live di TV nasional. Kegiatan Sherly tampil di TV nasional itu dipecah dalam dua paket.
Dilihat dari situs Sirup LKPP Provinsi Maluku Utara, Minggu (12/10/2025), paket pekerjaan itu ditempatkan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
Paket pertama, berjudul ‘Diseminasi informasi publik daerah melalui TV Nasional’ dengan kode RUP 59729318. Pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD TA 2025 itu senilai Rp 500 juta.
“Volume pekerjaan 1 kali. Metode pemilihan pengadaan langsung,” tulis situs Sirup itu.
“Spesifikasi pekerjaan jasa TKDN : Ya, Package Program BINCANG KITA, Production on Studio Kompas TV Jakarta, On air Kompas TV, Duration : 30 minutes, Promo on Media Social Kompas TV, Upload material youtube
Kompas TV, Other Campaign Promote: Info Grafis on Instagram Kompas TV, dan Info Grafis on Instagram Kompas.Com,” bunyi paket tersebut.
Paket kedua, berjudul ‘Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi’ dengan kode RUP 59729288. Total pagu paket tersebut Rp 500 juta bersumber dari APBD TA 2025.
“Spesifikasi pekerjaan jasa Spesifikasi pekerjaan jasa TKDN : Ya, Package Program BINCANG KITA, Production on Studio Kompas TV Jakarta, On air Kompas TV, Duration : 30 minutes, Promo on Media Social Kompas TV, Upload material youtube Kompas TV, Other Campaign Promote: Info Grafis on Instagram Kompas TV, dan Info Grafis on Instagram Kompas.Com,” bunyi paket tersebut.
Kedua paket ini diumumkan pada tanggal 9 September 2025 dengan metode pemilihan yaitu pengadaan langsung.
Meski data Sirup mengurai secara jelas, namun Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Maluku Utara, Iksan RA Arsad mengatakan pihaknya belum dapat memastikan nilai kontrak publikasi yang disebut mencapai miliaran rupiah.
“Kami belum bisa memastikan jumlahnya. Untuk publikasi TV nasional—yang kami tangani hanya satu paket, yaitu program penjelasan ibu gubernur tentang 100 hari kerja pasca pelantikan,” kata Iksan.
Menurut dia, publikasi kegiatan pemerintahan merupakan bagian dari tugas komunikasi publik Pemerintah Daerah, baik melalui media lokal maupun nasional. Selain paket publikasi televisi, terdapat kerja sama dengan Litbang Kompas yang berfokus pada survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pembangunan daerah.
“Paket Litbang Kompas itu untuk mengetahui tingkat kepuasan publik serta kekurangan Pemerintah Daerah. Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi bagi pemprov dalam merencanakan program ke depan,” kata Iksan. *
