TERNATE — Di tengah sorotan tajam atas meningkatnya tren kecelakaan kerja sektor pertambangan di Maluku Utara, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) tampil mengambil peran strategis. Perusahaan tambang emas yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Utara ini menyatakan kesiapannya menjadi tolok ukur (benchmark) sekaligus motor penggerak penerapan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) bagi 108 perusahaan tambang di Malut.
Komitmen kuat ini ditegaskan menyusul deklarasi resmi Forum Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Penanggung Jawab Operasional (PJO) Provinsi Maluku Utara dalam rangkaian Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35 Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), di Hotel Bela Ternate, pada 15–18 November 2026.
Berbekal rekam jejak panjang di Halmahera Utara, NHM menegaskan tidak akan berjalan sendiri. Perusahaan membuka pintu lebar-lebar untuk transfer pengetahuan lintas perusahaan, mulai dari penerapan standar keselamatan kerja tingkat tinggi, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, hingga optimalisasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Wakil Direktur Operasi sekaligus Kepala Teknik Tambang (KTT) NHM, Rara D Lawolo, menyebut kehadiran Forum KTT-PJO sebagai momentum krusial untuk menyatukan langkah para pelaku industri.
“Sebagai bagian dari ekosistem pertambangan di Maluku Utara, NHM menyambut baik hadirnya Forum KTT-PJO ini. Kami siap terbuka untuk berkolaborasi dan berbagi praktik baik, terutama dalam aspek keselamatan pertambangan dan pengelolaan lingkungan, demi kemajuan industri tambang daerah,” jelas Rara di sela-sela kegiatan, Selasa (17/11/2026).
Keseriusan NHM pada perhelatan TPT ke-35 PERHAPI kali ini tidak sebatas wacana. Selain mengirimkan jajaran praktisi terbaiknya dalam forum diskusi teknis, NHM juga tampil sebagai sponsor utama kegiatan. Di area acara, stan pameran interaktif milik NHM menjadi salah satu pusat perhatian delegasi dan publik, menampilkan secara transparan inovasi pengelolaan lingkungan, sistem proteksi keselamatan kerja, hingga capaian pemberdayaan warga lingkar tambang.
Sebagai informasi, PT NHM merupakan perusahaan patungan antara PT Indotan Halmahera Bangkit dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Sejak kepemilikan saham mayoritas beralih pada 2020 di bawah kendali Presiden Direktur Romo Nitiyudo Wachjo (Haji Robert), wajah operasional NHM dikenal konsisten menempatkan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang sebagai prioritas—melalui jaminan akses mudah pada layanan kesehatan, perumahan layak, dan pendidikan.
Alarm Keselamatan Kerja dan Tantangan Tata Kelola
Langkah progresif yang diambil NHM ini sejalan dengan urgensi pembenahan tata kelola tambang yang disuarakan pemerintah dan lembaga pengawas saat meresmikan Forum KTT-PJO pada Senin (16/11/2026).
Koordinator Inspektur Tambang Maluku Utara, Basir Abdul Kahir, memaparkan data yang menjadi alarm keras bagi seluruh pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Maluku Utara. Dalam tiga tahun terakhir, angka kecelakaan fatal terus merangkak naik—dari tiga kasus fatality pada 2024, tiga kasus fatality dan satu kecelakaan berat pada 2025, hingga melonjak menjadi lima kasus fatality dan satu kecelakaan berat sepanjang 2026.
“Forum KTT-PJO tidak boleh sekadar menjadi wadah silaturahmi, tetapi harus menjadi motor penggerak peningkatan standar keselamatan agar tidak ada lagi korban jiwa di area tambang,” tandas Basir, seraya menekankan pentingnya sinkronisasi data bagi perusahaan yang memiliki wilayah izin berdampingan.
Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku Utara, Abdul Karim Usman, menuntut para KTT dan PJO menjawab tiga isu krusial daerah, yaitu kelestarian lingkungan, efektivitas Rencana Induk PPM, dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Melalui forum ini, para KTT dan PJO diharapkan mampu menjembatani realitas lapangan dengan kebijakan pemilik perusahaan (owner), sekaligus menjadi pionir penerapan good mining practice agar industri pertambangan nasional mampu menjadi rujukan dunia,” ujar Abdul Karim.
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah (PD) PERHAPI Maluku Utara, Muhammad Qadafi, mengungkapkan bahwa realisasi forum yang telah diperjuangkan sejak 2016 ini merupakan buah koordinasi intensif dengan Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM. Kehadiran wadah resmi ini—ditopang kesiapan pelaku industri mapan seperti PT NHM untuk berbagi pengalaman—diharapkan mampu mempercepat solusi atas berbagai persoalan teknis maupun sosial di lapangan. *




