Bukan cuma nama dan ukurannya yang besar, tetapi Wili-wili besar (Esacus magnirostris) juga punya peranan yang tidak kecil dalam menjaga kesehatan ekosistem pesisir. Namun, keberadaannya hampir terancam punah.
Dewi Ayu Anindita merangkak perlahan di bawah guyuran hujan, pada suatu sore, di pantai dekat muara sungai Desa Toniku, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Kurang beberapa meter dari deburan ombak, Dewi berhenti dan tiarap.
Di antara dirinya dan buih-buih putih tersebut, berdiri mematung seekor Wili-wili besar (Esacus magnirostris). Segera Dewi mengatur kamera, yang sedari awal sudah digenggamnya. Melalui lubang diafragma lensa itu, keduanya saling berbalas pandang.
Dewi merupakan relawan Asian Waterbird Census atau AWC, sebuah agenda tahunan pemantauan burung-burung air dan lahan basah. Kegiatan ini sejalan dengan sensus internasional di bawah naungan International Waterbird Census (IWC) di wilayah Afrika, Eropa dan Amerika.
Sementara di Indonesia, sensus berlangsung atas kolaborasi Wetlands International Indonesia, Kementerian Kehutanan, Yayasan EKSAI, Burung Indonesia, Burungnesia dan Burung Laut Indonesia. Berkat Dewi, Maluku Utara pun kebagian dukungan dalam proses pencacahan tersebut.
Dari awal hingga pertengahan Februari 2026, sebanyak tiga lokasi di daratan induk Pulau Halmahera menjadi situs pengamatan, diantaranya muara Sungai Oba, muara Sungai Toniku, dan muara Sungai Toseho. Ketiga tempat ini berdekatan dengan hutan mangrove, dan menjadi ekosistem ideal bagi burung-burung air mencari makan.
Pengamatan berlangsung dari pagi hingga sore dalam seminggu sekali. Melibatkan anggota komunitas, puluhan masyarakat dan individu pemerhati satwa liar dari beragam latar belakang. Para sukarelawan itu berhasil mendata 20 jenis burung air dari 37 spesies yang teridentifikasi, di tiga lokasi tadi.
“Data dari AWC sangat diperlukan untuk mengkaji secara ilmiah status 871 jenis burung air, guna menentukan kegiatan pengelolaan dan status perlindungannya,” ujar Dewi, yang juga Direktur Halmahera Wildlife Photography (HWP), sebuah komunitas pemerhati satwa liar di Maluku Utara.
Kian terdesak di habitat
Keberadaan burung-burung itu kerap terancam oleh aktivitas manusia, seperti perburuan dan pembangunan di wilayah pesisir. Membuat penjelajah udara itu kian terancam. Wili-wili besar misalnya, sosok berkaki panjang nan kokoh ini, dianggap Hampir Terancam Punah (Near Threatened/NT) oleh The International Union for Conservation atau IUCN.
Perjumpaan Dewi dan kelompoknya dengan burung tersebut di pesisir Toniku tergolong hal baru, dalam riwayat pemantauan burung-burung air di Halmahera. Sebelumnya, Akhmad David Kurnia Putra dalam bukunya Burung-burung Migran Maluku Utara, menjelaskan hanya menjumpainya di muara Sungai Oba dan Pulau Sayafi.
David menuliskan, Wili-wili besar merupakan burung penetap. Sukunya memiliki sembilan jenis yang tersebar di seluruh dunia, dan jarang dijumpai di Pulau Halmahera.
Daerah sebarannya luas namun langka, sebut IUCN. Dari pantai Kepulauan Andaman, India ke arah tenggara hingga Australia. Sedangkan, di Indonesia ditemukan di Bali, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, Papua, Sumatera dan Sulawesi, serta banyak pulau kecil lainnya.
Walaupun begitu, burung pantai berukuran besar, dengan paruh besar dan tebal, memiliki tanda hitam-putih di wajah, serta punya garis-garis putih di bahunya ini, hampir tidak mungkin dijumpai di manapun, kecuali di daerah pesisir, khususnya pantai, terumbu karang dan muara.
Sebagai burung penetap dengan area jelajah yang terbatas, membuatnya sangat bergantung kepada ekosistem pesisir.
Menurut justifikasi tren oleh IUCN, merujuk dari beberapa riset ilmuwan, spesies ini diperkirakan mengalami penurunan di wilayah jelajahnya yang tersisa di Asia Tenggara dan Melanesia.
Gangguan – seperti pembangunan, kegiatan rekreasi, pariwisata, dan spesies invasif – dapat menyebabkan penurunan lokal akibat kegagalan perkembangbiakan. Bahkan, spesies ini dinyatakan telah punah di Kepulauan Anambas dan Singapura, serta beberapa lokasi di Kepulauan Riau dan Filipina.
Padahal, keberadaan burung yang tergolong ke dalam keluarga Burhinidae ini seperti berkah bagi ekosistem di zona intertidal. Ia berperan sebagai bioindikator kesehatan pesisir. Hilangnya burung ini dari suatu kawasan berarti adanya tekanan lingkungan yang tinggi, seperti polusi atau alih fungsi lahan.
Dengan paruhnya yang besar dan kokoh, penyandang nama Beach Thick-knee ini mengonsumsi kepiting – terutama kepiting hantu dan kepiting bakau – moluska dan krustasea lainnya.
Sebagai pemuncak dari rantai makanan hewan-hewan kecil, si besar ini layaknya wasit yang mengontrol ledakan populasi invertebrata yang dapat merusak struktur sedimen pantai. Sebab, pengeroposan itu bisa mempercepat laju erosi dan abrasi pantai.
Tak cukup sampai di situ, ia juga punya andil sebagai distributor energi dari laut. Melalui kotorannya, dia ibarat kurir yang mengantar beberapa nutrisi penting, seperti nitrogen dan fosfor, ke vegetasi pantai dan mangrove.
Menyadari resiko dari tekanan antropogenik tersebut, Dewi melanjutkan, maka sensus AWC juga berusaha mengedukasi masyarakat bahwa keberadaan burung-burung air dan ekosistemnya punya mutualisme vital dengan manusia.
Oleh Dewi, “lahan basah adalah ‘ginjal’ bumi,” katanya, “bagi masyarakat pesisir di Maluku Utara, lahan basah (terutama mangrove) adalah pelindung alami abrasi dan tsunami. Merusak habitat burung sama saja dengan meruntuhkan benteng pertahanan desa sendiri,”
Dirinya mengaku, kerja-kerja konservasi terhadap satwa liar yang tidak dilindungi, seperti Wili-wili besar, ini ibarat balapan dengan waktu. Entah, apakah penetapan status perlindungan atau kepunahannya yang lebih dulu mencapai garis finis.
Burung tersebut merupakan potret nyata dari jurang waktu antara ilmu pengetahuan – dalam hal ini IUCN – dan hukum formal sebuah negara yang kerap berjarak.
Dalam artian, “seringkali satu spesies harus mencapai titik kritis (Critically Endengered) baru regulasi perlindungan turun. Padahal, status hampir terancam punah (Near Threatened) adalah lampu kuning yang seharusnya memicu tindakan preventif sebelum populasinya jatuh ke jurang kepunahan,” terangnya.
Hal inilah yang terbesit dalam benak Dewi, membuatnya telungkup di atas pasir hingga kuyup diguyur hujan.
Ekosistem sehat, satwa sehat, baru manusia bisa hidup sehat
Dari laman Wetlands Internasional, salah satu misi AWC adalah mengumpulkan informasi dasar untuk kebutuhan penanganan wabah flu burung (Avian influenza). Ini demi mengantisipasi merebaknya flu, dan segala kemungkinan-kemungkinan yang belum terjawabkan mengenai kesalinghubungan burung air dengan wabah tersebut.
Sementara, pada awal tahun 2000-an, organisasi kesehatan dunia (WHO) mempopulerkan konsep One health sebagai respon terhadap realitas bahwa ancaman besar kesehatan global bersifat lintas sektor.
Maksudnya, kesehatan manusia berkaitan dengan perubahan iklim dan lingkungan, keamanan pangan, resistensi antimikroba, serta zoonosis. Untuk hal yang terakhir disebutkan ini, WHO menilai, lebih dari 60 persen penyakit menular pada manusia berasal dari hewan – baik liar maupun domestik. Contohnya, flu burung maupun Covid-19 dan masih banyak lagi. Atau yang belakang populer kembali adalah Virus Nipah (NiV).
Sesuai dengan namanya, virus ini pertama kali teridentifikasi di Kampung Sungai Nipah, Malaysia, saat terjadi wabah di kalangan peternak babi pada 1998 karena berinteraksi langsung dengan hewan yang terinfeksi, seperti babi dan kuda.
Padahal, inang alaminya adalah kelelawar buah, khususnya kelelawar kalong dari genus Pteropus. Sehingga WHO menggolongkan NiV sebagai penyakit zoonosis, karena ditularkan dari hewan ke orang.
Jitendra Mishra dan kolega dari Universitas Babasaheb Bhimrai Ambedkar, India, menjelaskan wabah Virus Nipah di Malaysia merupakan contoh ideal, di mana fragmentasi hutan hujan yang kaya kelelawar meningkatkan populasinya dan membawa mereka lebih dekat ke babi di peternakan lokal, sehingga terjadi penularan dari kelelawar ke babi ke manusia.
Peneliti dari Departemen Ilmu Lingkungan ini, memetakan kejadian pandemi oleh zoonosis dari waktu ke waktu, melalui ceruk ekologi. Mereka mengemukakan, penghancuran habitat alami satwa liar dan peningkatan konflik manusia versus hewan secara langsung berkaitan dengan kemunculan pandemi.
“Kehilangan keanekaragaman hayati membuat ekosistem rapuh, dan kemungkinan pelanggaran oleh patogen ke manusia menjadi lebih mudah,” sebut para periset.
Sementara, Edward B. Barbier dari Colorado State University, mengatakan manusia berada di tengah-tengah episentrum krisis ekosistem. Edward menjelaskan, sebagian besar hewan kehilangan habitat karena konversi lahan ke yang bernilai komersial, seperti pertanian, kehutanan, perumahan dan real estate, serta pertambangan.
Konversi tersebut memastikan area habitat satwa liar menyusut dari waktu ke waktu. Mirip Jitendra dan kolega, Edward juga menyimpulkan bahwa penyusutan area membuat satwa ini makin sering berkontak dengan manusia. Sehingga, memungkinkan wabah lebih mungkin terjadi.
Para intelek ini menyarankan, pentingnya untuk melestarikan ekosistem melalui kebijakan yang berbasis lingkungan, bila umat manusia ingin perlindungan yang berlapis dari patogen zoonosis.
Karena bersifat lintas sektor, maka penanganan zoonosis harus dilakukan secara holistik, ujar Ghefira Nasya Nurhaliza (24), seorang dokter internship di salah satu rumah sakit di Maluku Utara ini. Dengan demikian, One health berperan ibarat lokomotif yang menggerakkan semua gerbong menuju ke tujuan bersama.
Ghefira, yang juga partisipan AWC pada edisi Toseho (Minggu, 15/02/2026) itu, menyatakan kolaborasi paling pertama dan utama dalam meminimalisasi risiko kesehatan adalah penyamaan perhatian seluruh pihak, untuk mengupayakan konservasi.
“Inilah akarnya, karena kalau satwa dan lingkungannya aman, kalau biodiversitas dan ekosistemnya sehat, di situ baru manusia bisa sehat,” tutur Ghege, sapaan akrab Ghefira.
Dunia pernah lumpuh akibat pandemi Covid-19, katanya, karena kita kecolongan dengan menganggap bahwa perkara kesehatan dapat diselesaikan dengan cara kerja ilmu kesehatan saja. Akan tetapi sebaliknya, harus ada kolaborasi multi pihak.
Bagi alumnus Universitas Gadjah Mada ini, selain kerusakan habitat dan konflik manusia versus satwa liar, pemicu lain penyebaran patogen zoonosis adalah perdagangan dan penyelundupan satwa-satwa tersebut. Makanya, keterlibatan penegak hukum dalam menindak para pelaku juga sangat penting, demi kesehatan bersama.
Bukan lagi rahasia umum, bahwa kerusakan lingkungan dan ancaman wabah penyakit adalah resiko, karena kuatnya tekanan antropogenik dari spesies, yang oleh Yuval Noah Harari dinamakan, Homo sapiens ini.
Demi alasan kemajuan peradaban, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, peran hutan sebagai rumah bagi satwa liar digunduli. Laut dan pesisir, bak singgasana beragam mikro organisme dan sumber nutrisi yang menopang keberlangsungan kehidupan di zona intertidal, pun tak luput dari kebijakan buldoser itu.
Herman Melville pernah mengilustrasikan kebengisan serupa dalam novelnya, Moby Dick. Akhir novel yang mengadopsi kisah nyata ini, menceritakan tenggelamnya kapal penangkap paus, Essex pada dekade terakhir era revolusi industri, karena dinahkodai oleh seorang kapten yang tamak.
Begitu sadis para pemburu mengeksploitasi mamalia laut ini, dengan mengekstrak minyak lemak dari tubuhnya lalu dijual kemana-mana. Sebelum akhirnya, paus-paus murka dan memberontak, kemudian menenggelamkan kapal milik Kapten Ahab itu.
Malapetaka pandemi bisa saja memberontak lagi, jika manusia tak mau bekerja sama. Sebab, spesies satu ini sangat lihai dalam mengkomodifikasikan segala hal, termasuk mengkomersialkan spesies lain di alam liar dan habitatnya. Namun, jika ingin menentukan siapa yang lebih liar di antara keduanya, sapiens cukup memandang cermin.*
