Krisis multidimensi yang mencekik nelayan di Tanah Air menjadi sorotan WALHI dan KNTI di Hari Nelayan Nasional yang jatuh pada 6 April. Lembaga ini meminta Pemerintah bertindak strategis untuk nelayan kecil yang terpinggirkan oleh cuaca ekstrem dan pembangunan yang cenderung ekstraktif.
Perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau kecil, bagi WALHI dan KNTI, telah memicu kenaikan muka laut, banjir, cuaca ekstrem, hingga kenaikan suhu, dan abrasi.
BACA JUGA Kronik Perebutan Ruang di Laut Utara Halmahera
Banjir rob dan abrasi juga makin sering muncul seiring naiknya muka laut, sementara intrusi air laut mengancam sumber air bersih,” sebut Dana Tarigan, selaku Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan WALHI.
Ia menyatakan bahwa situasi iklim di pesisir dan pulau kecil Indonesia ini makin berat karena cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi.
“Ancaman nyata terjadi di pulau-pulau kecil berhadapan langsung dengan kenaikan muka laut, ditambah ekspansi tambang di pulau kecil setidaknya tercatat 248 izin pertambangan di 43 pulau kecil di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dana mengemukakan, wilayah tangkap nelayan makin menjauh juga disebabkan karena meningkatnya dampak kegiatan pertambangan. Proyek Strategis Nasional atau PSN hilirisasi nikel di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara membuat nelayan gurita berpindah wilayah tangkapnya. Sementara, kawasan Industri PT Indonesia Weda Industrial Park membuat masyarakat nelayan (di Maluku Utara khususnya) di Desa Lelilef Sawai, Lelilef Waibulen, Gemaaf, dan Desa Sagea melaut lebih jauh hingga 6 mil.
“Dampak dari hadirnya tambang nikel yang digadang-gadang sebagai solusi krisis iklim di empat provinsi di Kawasan Timur Indonesia—menjadi fakta bahwa PSN gagal menjaga ekosistem dan kesejahteraan rakyat. Kehadiran PSN justru memperburuk keseimbangan ekologis di bentangan alam Sulawesi dan Kepulauan Maluku Utara. Untuk itu negara harus serius mendorong moratorium izin tambang terutama yang terintegrasi dengan PSN dan menghentikan perizinan tambang di pulau kecil di Indonesia,” sebut WALHI.
Dampak cuaca ekstrem tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu wilayah tangkapan ikan dan keselamatan nelayan.
Risiko Melaut Lebih Tinggi
Cuaca ekstrem juga mengakibatkan sejumlah kecelakaan saat melaut. Dampak ini meluas ke mata pencaharian, pemenuhan pangan, dan mobilitas warga pesisir dan nelayan menghadapi ketidakpastian musim dan risiko melaut yang lebih tinggi.
Setidaknya dalam catatan WALHI menyebutkan bahwa angka kecelakaan nelayan sepanjang 2025 mencapai 8 korban meninggal, 36 hilang dan 60 orang selamat.
“Kami menekankan pentingnya peringatan dini, kolaborasi lintas sektor, pemberian asuransi iklim dan penguatan adaptasi untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi. Negara perlu hadir bagi nelayan kecil dan masyarakat pesisir, dengan kebijakan dan aksi nyata yang sensitif pada kebutuhan masyarakat nelayan, dengan karakter profesi yang sangat bergantung pada situasi alam,” lanjut Mida Saragih, Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut WALHI.
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan, juga menilai cuaca buruk sangat berdampak terhadap nelayan kecil sesuai dengan survei yang kami lakukan.
“Cuaca ekstrem Januari 2026 memengaruhi 95 persen nelayan di 350 desa pesisir, dengan 63 persen menghentikan melaut akibat angin kencang dan gelombang tinggi. Selain itu, penghasilan nelayan turun hingga 50 persen, dari Rp 400 ribu–650 ribu menjadi Rp 200 ribu–400 ribu per hari, terutama di Jawa Barat, Maluku, dan Sulawesi ” sebut Dani.
Perlindungan bagi nelayan kecil, lanjut Dani, masih sangat terbatas. Penyediaan asuransi iklim hingga alat keselamatan kerja diidentifikasi terhenti sejak 2021.
“Pemerintah perlu melanjutkan adanya program perlindungan sosial dalam bentuk jaminan keselamatan kerja di laut karena menjadi amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak Garam,” tutupnya. *
