HALMAHERA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat akhirnya membuka suara terkait pemeriksaan intensif yang menyeret nama Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad. Keduanya dipanggil Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) senilai lebih dari Rp 6 miliar di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).
Kepala Seksi Intelijen Kejari Halmahera Barat Abe Hutasuhut, membenarkan bahwa pucuk pimpinan daerah tersebut telah menjalani pemeriksaan maraton pada Kamis (12/11/2026) kemarin. Berdasarkan catatan penyidik, Bupati James Uang dimintai keterangan sejak pukul 14.00 hingga 18.40 WIT, sementara Wakil Bupati Djufri Muhamad menjalani pemeriksaan lebih awal mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIT.
“Pemeriksaan terhadap Bupati dan Wakil Bupati ini merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengumpulkan keterangan serta memperjelas konstruksi perkara yang sedang ditangani,” ujar Abe dalam keterangannya, Jumat 13 November 2026.
Pengusutan kasus dugaan rasuah yang bersumber dari APBD tahun 2023 dan 2024 ini terus berjalan secara serius dan mendalam. Selain memeriksa kepala daerah, tim penyidik juga memanggil sejumlah pejabat kunci di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
“Hingga saat ini, tercatat sebanyak 179 orang saksi dari berbagai elemen pemerintahan maupun masyarakat telah dimintai keterangan,” tambah Abe.
Para saksi tersebut meliputi Sekretaris Daerah serta mantan Sekda selaku unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), hingga jajaran pejabat dan pegawai di lingkup Dinsos P3A serta Unit Layanan Pengadaan (ULP). Tak berhenti di lingkup birokrasi, penelusuran turut menyasar pihak penyedia barang dan jasa, 130 kepala desa, serta unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Halmahera Barat.
Menurut Abe, pemeriksaan saksi dalam jumlah masif ini menjadi tahapan krusial untuk membuat terang benderang suatu peristiwa pidana, sekaligus menelusuri aliran dana secara transparan.
Kendati demikian, pihak Kejaksaan belum membeberkan materi spesifik yang didalami dari Bupati James Uang, Wakil Bupati Djufri Muhamad, maupun ratusan saksi lainnya demi menjaga kerahasiaan substansi perkara.
“Kami bekerja secara profesional dan objektif dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” sambung Abe. *
