TIDORE — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan merancang postur keuangan Tahun Anggaran 2027 secara terukur dengan total Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp 915,46 miliar. Rancangan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Muhammad Sinen dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun 2026 mengenai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD TA 2027 beserta Nota Keuangannya di Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (16/11/2026).

Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa penyampaian Nota Keuangan merupakan wujud tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sesuai amanat Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan fiskal akibat dinamika transfer pusat, peningkatan belanja wajib, serta tingginya tuntutan pelayanan publik.

“Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan,” ujar Muhammad Sinen.

Arah kebijakan anggaran tahun 2027 difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah maupun antarpulau, penguatan ekonomi masyarakat (pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata), serta penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus digenjot melalui pemungutan pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.

“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” lanjutnya.

Secara keseluruhan, total Pendapatan Daerah dalam Ranperda APBD TA 2027 diproyeksikan mencapai Rp 915.461.365.764, yang ditopang oleh PAD sebesar Rp 82.110.770.924, Pendapatan Transfer sebesar Rp 825.863.556.292, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 7.487.038.548.

Sementara itu, total Belanja Daerah dirancang sebesar Rp 986.518.497.631, yang dialokasikan untuk Belanja Operasi (Rp 779.550.644.929), Belanja Modal (Rp 122.119.146.702), Belanja Tak Terduga (Rp 5.000.000.000), dan Belanja Transfer (Rp 79.848.706.000).

Dari proyeksi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 71.057.131.867. Untuk menutupinya, Pemkot Tidore menyusun pembiayaan netto sebesar jumlah yang sama—berasal dari penerimaan pembiayaan SiLPA TA 2026 sebesar Rp 73.057.131.867 dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp 2.000.000.000—sehingga defisit tertutup sepenuhnya dan postur anggaran dirancang berimbang (SiLPA tahun berkenaan Rp 0).

Wali Kota berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung konstruktif guna menghasilkan APBD Tidore 2027 yang berkualitas dan tepat sasaran. Rangkaian rapat paripurna tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen Ranperda APBD TA 2027 beserta Nota Keuangannya dari Wali Kota Muhammad Sinen kepada Ketua DPRD Tidore. *