Polres Halmahera Barat membidik kasus dugaan pemotongan anggaran perjalanan dinas staf yang diduga melibatkan Sekda Kabupaten Halmahera Barat, Julius Marau. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.
Kapolres Halmahera Barat AKBP Teguh Patriot menyebutkan, kasus dugaan pemotongan anggaran perjalanan dinas staf ini terjadi ketika Julius masih menjabat sebagai Kepala Inspektorat tahun 2021.
“Kami telah menerima laporan tersebut dan saya langsung perintahkan Satreskrim untuk melakukan penyelidikan,” kata Teguh, Rabu 10 Desember 2025.
Menurutnya, pengusutan ada tidaknya dugaan pemotongan perjalanan dinas dan intimidasi staf oleh Julius Marau, dilakukan menyusul masuknya laporan polisi. Tindak lanjutnya, kata Teguh, pihak Reskrim Polres Halmahera Barat yang dipimpin lansung Kasat Reskrim IPTU Ikra akan mengumpulkan data dan bahan keterangan (puldata-pulbaket).
“Diharapkan data dan keterangan yang diperoleh tersebut bisa jadi bahan untuk menaikan kasusnya ke tahap penyelidikan. Penyidik juga dalam waktu dekat memanggil (Julius Marau) serta beberapa auditor yang menjadi korban pemotongan hak perjalanan dinas,” jelasnya.
Teguh menambahkan, informasi awal menyebutkan bahwa hak perjalanan dinas yang harusnya diterima staf sekali perjalanan mencapai sebesar Rp 5 – 7 juta, namun mereka mengaku hanya menerima Rp 1 – 1,5 juta.
“Jika ditemukan bukti permulaan yang kuat mengarah pada pelanggaran UU Tindak Pidana Korupsi, maka kasus ini akan kami naikkan ke tahap penyelidikan resmi,” lanjutnya.
Ia juga mendorong agar para staf Inspektorat yang merasa dirugikan agar tidak ragu memberikan keterangan kepada penyidik.
“Kami pastikan proses hukum berjalan transparan dan profesional,” sambungnya. *
