Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen, kembali melakukan gebrakan baru dengan mengutamakan pelayanan kesehatan berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Orang nomor satu di lingkup Pemkot Tidore kepulauan itu menegaskan, di masa kepemimpinannya bersama Ahmad Laiman, ia tidak mau masyarakat Kota Tidore dipersulit hanya karena masalah administrasi.
Untuk itu, bagi semua petugas kesehatan di Kota Tidore Kepulauan, terutama di setiap Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah, agar dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat Kota Tidore dengan baik.
“Masyarakat cukup menunjukkan KTP, dan petugas wajib untuk melayani. Saya tidak mau masyarakat Kota Tidore dipersulit hanya karena persoalan tidak ada BPJS,” jelasnya, Senin 26 Mei 2025.
Ia menyatakan, persoalan Kesehatan telah dijamin oleh UUD 1945, sehingga tidak ada alasan bagi petugas kesehatan untuk memperlambat pelayanan, apalagi sampai menunda pelayanan kesehatan hanya karena masyarakat yang tidak memiliki BPJS.
“Saya minta semua petugas harus pakai hati untuk melayani masyarakat. Jika terdapat masalah soal pembiayaan karena masyarakat ada yang belum punya BPJS, segera laporkan ke saya untuk diselesaikan,” lanjutnya.
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara itu mengaku, dirinya tidak mau lagi mendengar adanya masalah pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirawat di RSD Tidore maupun puskesmas-puskesmas terdekat.
Olehnya itu, jika terdapat orang sakit yang membutuhkan pengobatan dan perawatan, cukup dengan menunjukkan KTP yang berdomisili di Kota Tidore, selanjutnya petugas kesehatan wajib hukumnya untuk melayani.
“Jika masih ada keluhan dari Masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang diperhambat hanya karena persoalan tidak ada BPJS, saya pastikan petugas yang bersangkutan akan dievaluasi,” sambungnya. *
