Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo membuka secara resmi Rapat Koordinasi atau Rakor Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Jasa Konstruksi Pemerintah Desa dan Pekerja Rentan di Kota Tidore Kepulauan, di Ruang Rapat Wali Kota Tidore, Maluku Utara, Senin 9 Oktober 2023.
Rakor ini dihadiri pula Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri atau Kasi Datun Kejari Tidore Abdul Muis Hartamto Tamrin, Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Asisten Sekda, Pimpinan OPD terkait, serta para Camat di kota setempat.
Dalam sambutannya Ismail mengatakan, sebanyak 1900 orang non ASN di lingkup Pemkot Tidore yang memperoleh dukungan ketenagakerjaan dari BPJS, dan 1000 diantaranya telah dianggarkan.
“Insya Allah pada tahun yang akan datang bisa tercover seluruhnya. Terkait dengan pekerja rentan ini nanti kami diskusikan, karena kalau ini dianggarkan membutuhkan biaya yang sangat besar,” tuturnya.
Ia menyebutkan, untuk aparatur desa sudah dianggarkan pada tahun 2023, setiap desanya terdiri dari tujuh sampai sembilan orang. Sementara untuk jasa konstruksi, lanjut Ismail, juga bisa diberikan jaminan sosial, namun hal itu merupakan tanggung jawab pemberi kerja, seperti kontraktor.
“Bisa saja di tahun yang akan datang untuk persyaratan mendapat proyek diharapkan bisa dimasukan salah satu persyaratan yang berkaitan dengan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan,” tutur Ismail.
Sementara menurut Abdul Muis, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore, pihak Kejari selalu mendukung setiap program BPJS.
BACA JUGA Pekerja di Tidore Bakal Dapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
“Kami dengan BPJS Ketenagakerjaan sudah menjalin kerjasama yang cukup panjang, sudah berbagai macam kegiatan yang sudah dilakukan bersama salah satunya melakukan penagihan terhadap badan-badan Usaha belum melakukan pembayaran terhadap iuran BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Ia menambahkan, mereka pun akan tetap memberikan dukungan kepada BPJS sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
