Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen menyesalkan adanya kabar kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang memberangkatkan jemaah haji tahun 2025 melalui jalur penerbangan reguler.
Ia menilai kebijakan Pemprov ini hanya akan memberatkan calon jemaah haji.
“Kebijakan ini patut dipertanyakan. Karena selama ini belum pernah terjadi jemaah haji diberangkatkan melalui penerbangan reguler,” ucapnya, Senin pagi, 14 Maret 2025.
Ia bersedia membantu meringankan beban calon jemaah haji asal Malut jika kebijakan Pemprov tersebut terlaksana pada musim haji tahun ini.
“Kami (Pemkot Tidore) siap membantu dengan menggunakan DBH (Dana Bagi Hasil) yang saat ini masih berada di Pemerintah Provinsi Malut. Dari total DBH sebesar Rp 43 miliar, kami usulkan sebesar Rp 30 miliar untuk kepentingan pembangunan daerah, dan sisanya sebesar Rp 13 miliar untuk mencarter pesawat khusus bagi jemaah haji Malut,” jelasnya.
Sinen menyatakan bahwa langkah tersebut dilakukan Pemkot Tidore demi misi keumatan.
“Ibadah haji adalah pengorbanan dan tanggung jawab bersama. Jadi kami siap berkontribusi,” sambungnya.
Kieraha.com berusaha menghubungi Kepala Biro Humas Rahwan K Suamba, perihal rencana Pemprov Malut memberangkatkan calon jemaah haji menggunakan maskapai reguler dengan alasan efisiensi anggaran 2025. Namun upaya konfirmasi melalui telepon belum bersambut. *
