Dalam rangka pembangunan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang secara geografis berada di wilayah adat Kesultanan Tidore, dan berada dalam wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan sehingga dalam pembangunan Sofifi ini tidak terlepas dari Kesultanan Tidore dan Pemerintahan Kota setempat.
Kesultanan dan Pemkot Tidore juga tidak menampilkan hegemoni bahwa wilayah Sofifi tidak dikuasai seluruhnya oleh Pemkot maupun Kesultanan.
Hal itu disampaikan Wakil Walikota Tidore, Ahmad Laiman, saat pertemuan dengan Sultan Tidore dan Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas, di Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis 23 Oktober 2025.
Kunjungan Bappenas tujuannya untuk menindaklanjuti terkait pembangunan Sofifi kedepan sebagai Ibu Kota Provinsi Malut. Di mana empat kesultanan yakni Kesultanan Tidore, Ternate, Jailolo dan Bacan juga berperan dalam pembangunan Sofifi.
Ahmad Laiman menjelaskan bahwa saat Sofifi ditetapkan sebagai ibu kota yang dimekarkan pada saat itu, Tidore belum memiliki Kota Administratif karena Tidore masih dalam induk Halmahera Tengah.
Ahmad juga mengatakan bahwa dengan melihat identifikasi geografis Kota Tidore saat ini lebih mengedepankan potensi pariwisata yang bakal menjadi peminat masyarakat luas untuk mengunjungi Kota Tidore, dengan berbagai potensi kekayaan budaya dan alam yang luar biasa untuk menarik perhatian masyarakat luas ke Kota Tidore.
“Sehingga kami berharap dengan adanya pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi, juga memberikan dampak yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat Maluku Utara terutama pada masyarakat di kawasan Ibu Kota Sofifi, sehingga kami juga akan melakukan pengembangan potensi wisata yang dimiliki oleh Kota Tidore itu sendiri,” tutur Ahmad.
Sultan Tidore Husain Alting mengatakan bahwa Sofifi merupakan wilayah adat Kesultanan Tidore, sehingga pembangunan kawasan Ibu Kota Sofifi adalah langkah yang strategis untuk percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan ibu Kota Provinsi Maluku Utara.
Husain juga menjelaskan bahwa Sofifi pada waktu itu masih berstatus dusun namun berbagai pertimbangan pada waktu itu sehingga dipilihlah Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, meskipun ada beberapa nama desa yang ada di Halteng dan Haltim yang diusulkan, namun nama sofifi disepakati bersama untuk menjadi Ibu Kota Provinsi.
“Sebagai masyarakat adat, saya berharap agar dengan kehadiran Ibu Direktur ini dapat membawa Tidore dengan keunikan masa lalu yang begitu berjasa untuk NKRI ini dapat dipertimbangkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Maluku Utara, khususnya masyarakat Tidore yang berada di kawasan pembangunan Ibu Kota Sofifi,” ucap Husain.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas, Ika Retna Wulandary, mengatakan bahwa kunjungan kerja ini sebagai bentuk silaturahmi dengan Kesultanan dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka penyusunan master plan untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara yang nantinya akan tertata dengan baik secara dokumennya, karena sejauh ini sudah banyak dokumennya akan tetapi belum terintegrasi.
“Sehingga tujuan kami ini untuk mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan sebelumnya yang nantinya akan menjadi acuan kita dalam master plan kedepan, karena hingga 2025 ini master plan tersebut belum sempurna sehingga kami juga butuh masukan dari berbagai pihak untuk menjadi masukan dalam perencanaan master plan termasuk empat kesultanan yang ada di Maluku Utara,” kata Ika.
Dia menambahkan, master plan ini memprioritaskan penataan dan pengembangan kawasan terlebih dahulu agar lebih optimal dan berkelanjutan, dengan harapan pada akhir tahun 2025 ini fase pertama selesai sehingga bisa memiliki gambaran awal dan disempurnakan pada tahun 2026 dalam pengembangan kawasan Ibu Kota Sofifi. *
