TERNATE – Sektor pendidikan di Maluku Utara tengah menghadapi tantangan berlapis. Selain keterbatasan fasilitas dan minimnya tenaga pengajar, wilayah kepulauan ini dibayangi tingginya angka anak putus sekolah yang mencapai sekitar 34 ribu jiwa.
Merespons kondisi tersebut, Pangdam XXVIII Moloku Kie Raha (MKR) Mayjen TNI Nefra Firdaus membuka ruang kolaborasi lintas sektor bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Langkah strategis ini dibahas dalam audiensi bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sejumlah pimpinan OPD terkait, serta Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, di Ternate, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Nefra menyoroti pentingnya pemetaan data yang akurat sebelum mengambil langkah intervensi. Ia mendorong Dikbud Malut menggandeng Kodam XXVIII/MKR untuk turun langsung mendata sekaligus mengidentifikasi akar masalah anak tidak sekolah—mulai dari faktor sosial, terbatasnya layanan pendidikan, hingga kendala geografis di wilayah terpencil.
“TNI siap membantu pemerintah daerah mencari solusi, terutama dalam menyiasati keterbatasan infrastruktur jalan yang selama ini menyulitkan petugas pendidikan menjangkau daerah-daerah terisolasi,” ujar Nefra.
Siasati Kekurangan 6.000 Guru
Selain persoalan akses, forum tersebut turut membedah masalah defisit tenaga pengajar. Maluku Utara diperkirakan masih kekurangan hampir 6.000 guru untuk memenuhi standar ideal layanan pendidikan.
Sebagai solusi taktis, Pangdam mengusulkan optimalisasi peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) guna membantu proses belajar-mengajar di wilayah binaan masing-masing. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelibatan prajurit TNI di ruang kelas tetap harus mengacu pada standar kompetensi dan regulasi sertifikasi yang berlaku.
Tak hanya itu, Kodam XXVIII/MKR juga membuka pintu bagi para komandan satuan untuk turut mengisi materi pembekalan di sekolah-sekolah. Materi yang disiapkan berfokus pada penguatan karakter melalui wawasan kebangsaan, bela negara, dan pembinaan teritorial guna memupuk rasa nasionalisme generasi muda.
Integrasi Data Revitalisasi Sekolah
Pada kesempatan yang sama, Nefra menyinggung progres program revitalisasi sekolah yang telah dijalankan oleh jajaran Kodam. Menurutnya, program perbaikan fasilitas pendidikan tersebut belum bisa menyentuh seluruh sekolah secara merata lantaran data antarinstansi belum terintegrasi sepenuhnya.
Menutup pertemuan, jenderal bintang dua itu menegaskan bahwa sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan legislatif menjadi kunci utama dalam memperluas pemerataan pendidikan di Maluku Utara.
“Dinas Pendidikan diharapkan terus membina karakter generasi muda sekaligus menumbuhkan motivasi mereka untuk mengabdi kepada negara, salah satunya melalui jalur TNI,” tuturnya.
Pertemuan ini pun diharapkan tidak sekadar menjadi ruang diskusi, melainkan segera ditindaklanjuti dengan sinkronisasi data, pemetaan kebutuhan lapangan, serta aksi nyata demi menyelamatkan masa depan pendidikan di bumi Moloku Kie Raha. *
