Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, mendatangi Gedung KPK, di Jakarta, Rabu pagi, 22 Oktober 2025.
Kedatangannya menarik perhatian publik karena dilakukan di tengah sorotan terhadap rendahnya skor Monitoring Center for Prevention (MCP) di lingkup Pemprov Malut.
Dalam kunjungan itu, Sherly melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Imam Turmudhi. Tujuannya untuk membahas hasil evaluasi dan rencana aksi untuk memperbaiki skor MCP Pemprov Malut.
“Tujuan kedatangan saya adalah berkonsultasi bagaimana meningkatkan skor MCP karena saat ini masih merah,” jelas Sherly, di Jakarta.
Ia menyebutkan, rendahnya skor MCP disebabkan oleh masih lemahnya kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta belum lengkapnya sejumlah dokumen dari perangkat daerah.
“Masih ada dokumen dari inspektorat yang belum diunggah. Begitu juga dari sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dukcapil, dan perizinan,” lanjutnya.
Menurut gubernur, dari 660 dokumen yang harus diunggah dalam sistem MCP, sekitar 300 dokumen yang belum dilengkapi. Ia menargetkan agar seluruh dokumen dapat diunggah sebelum 30 November 2025, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
“Kami juga membahas kendala teknis agar semua dokumen bisa diunggah tepat waktu,” tambahnya.
Budi, Juru Bicara KPK RI, membenarkan adanya pertemuan tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari rapat koordinasi antara KPK dan Pemprov Malut sebagai bentuk pendampingan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“KPK melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” kata Budi, melalui pesan WhatsApp, Rabu sore.
Menurutnya, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
“KPK tidak hanya memantau delapan fokus area MCP, tapi juga memperkuat pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran program-program strategis dan prioritas di Pemprov Maluku Utara,” tutupnya. *
