HALMAHERA — Pucuk pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat pada Kamis, 12 November 2026. Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik seputar dugaan penyimpangan dana bansos APBD tahun 2023–2024 senilai kurang lebih Rp 6 miliar.
Kedua kepala daerah tersebut hadir memenuhi panggilan penyidik secara terpisah. Wakil Bupati Djufri Muhamad tiba lebih awal sekitar pukul 09.00 WIT dan menjalani pemeriksaan intensif selama delapan jam hingga pukul 17.00 WIT. Politikus Partai Demokrat tersebut dikabarkan dicecar puluhan pertanyaan terkait mekanisme dan pengelolaan anggaran bantuan sosial.
Menyusul sang wakil, Bupati James Uang tiba di Gedung Kejari Halbar sekitar pukul 13.50 WIT. Ia langsung diarahkan menuju ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan dengan materi serupa.
Pemeriksaan terhadap dua figur tertinggi di lingkup Pemda Halmahera Barat ini sontak menyita perhatian publik. Kendati demikian, hingga berita ini ditayangkan, pihak Kejari Halbar masih menutup rapat rincian materi pemeriksaan serta sejauh mana keterlibatan kedua pimpinan daerah tersebut dalam pusaran kasus ini.
Status hukum keduanya juga belum diumumkan secara resmi oleh korps Adhyaksa, apakah kapasitas pemeriksaan masih sebatas saksi atau sudah ditingkatkan. Puluhan awak media hingga kini tampak masih siaga di Kantor Kejari Halbar guna menanti keterangan pers resmi dari pihak Kejaksaan.
Di tengah proses hukum yang berjalan, Hardi, salah satu warga Halmahera Barat, meminta penegak hukum untuk bertindak transparan, objektif, dan akuntabel dalam mengusut tuntas duduk perkara dugaan penyelewengan dana bansos miliaran rupiah ini. *
