HALMAHERA — Bupati Halmahera Barat James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad akhirnya memberikan keterangan resmi usai menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Kejaksaan Negeri terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2023–2024.
Bupati James Uang hadir memenuhi panggilan penyidik dan menjawab lebih dari 30 pertanyaan selama kurang lebih 4,5 jam. Menurutnya, penyaluran bansos sembako tersebut merupakan bagian dari program “Halmahera Barat Sejahtera”, yang menjadi salah satu dari tujuh program prioritas pemerintah daerah.
Program ini, kata James, menyasar dua kelompok masyarakat, yakni umat Kristen menjelang Natal dan Tahun Baru, serta umat Muslim saat Ramadan dan menjelang Idulfitri. Adapun data penerima bantuan diusulkan oleh para kepala desa melalui Dinas Sosial P3A Halmahera Barat.
“Saya hadir dan menjelaskan agar konstruksi permasalahannya terang benderang, terutama mengenai alasan mengapa anggaran bansos ada di APBD 2023 dan 2024,” ucap James.
James mengakui adanya kemungkinan kesalahan prosedur atau administrasi dalam pelaksanaan program di lapangan. Namun, ia menekankan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi harus berfokus pada unsur kerugian negara yang hingga kini belum dihitung secara resmi.
Ia juga menyayangkan munculnya opini liar di ruang publik yang menyebut dirinya mengorupsi dana sebesar Rp 6 miliar—angka yang menurutnya merupakan total keseluruhan pagu anggaran, bukan nilai kerugian negara.
Kendati demikian, James mengapresiasi profesionalisme serta independensi penyidik Kejari Halmahera Barat, dan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Keterangan Wabup Djufri
Wakil Bupati Djufri Muhamad menyusul menjalani pemeriksaan di ruang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) selama kurang lebih empat jam. Dalam pemeriksaan tersebut, ia dicecar sekitar 36 pertanyaan seputar dugaan korupsi dana bansos Dinas Sosial P3A tahun anggaran 2023 dan 2024.
Adapun materi pendalaman yang diarahkan kepada Djufri meliputi tugas dan perannya dalam membantu bupati di bidang pengawasan, sejauh mana ia mengetahui proses perencanaan dan penganggaran di dinas terkait, ada atau tidaknya temuan dalam pelaksanaan program di lapangan, hingga pembahasan serta proses persetujuan anggaran di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Usai pemeriksaan, Djufri menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan keterangan secara transparan sesuai dengan kapasitas pengetahuannya serta memastikan tidak terlibat dalam ranah di luar kewenangannya. Ia pun menyatakan kesiapannya apabila penyidik sewaktu-waktu kembali membutuhkan keterangan tambahan.
Di sisi lain, Kejari Halmahera Barat memastikan pengusutan perkara ini akan terus berlanjut secara objektif, dengan komitmen untuk menyampaikan setiap perkembangan terbaru kepada publik. *
