Pemprov Maluku Utara tak Serius Bangun Kota Baru Sofifi

Avatar photo
Asisten Deputi Kemenko Marves RI Ikram Sangaji. (Hairil Hiar/kieraha.com)

Keseriusan Pemerintah Provinsi Malut membangun Sofifi sebagai sentral pengembangan ekonomi serta jalur distribusi barang dan jasa di Maluku Utara secara keseluruhan masih dipertanyakan oleh tim dari pemerintah pusat. Keraguan tersebut muncul setelah belasan kepala OPD Pemprov yang tidak hadir memaparkan data saat rapat bersama Tim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, di Kota Ternate, Jumat.

Tim Kemenko Marves yang datang ke Malut itu tidak menemukan keberadaan kepala OPD yang diundang dalam rapat bersama tim pemerintah pusat dan unit kerja pusat.

BACA JUGA Sampah Menumpuk hingga Cemari Lingkungan Sofifi

“Teman-teman wartawan bisa lihat sendiri, masih banyak kepala dinas yang berkantor di rumah. Banyak dinas yang menjadikan Ternate sebagai kantor perwakilannya,” kata Asisten Deputi Kemenko Marves, Ikram Sangaji, usai rapat dengan unit kerja pusat di Malut, Jumat malam, 26 Agustus 2022.

Putra Maluku Utara yang berkarir di Jakarta itu menyatakan, ketidakhadiran kepala OPD ini justru menujukkan kalau Pemprov Malut tidak serius membangun Kota Baru Sofifi.

“Sehingga menurut saya, kembali lagi ke kepala daerah dan kepala OPD nya, serius apa tidak. Karena kita cuma datang bersama tim terkait untuk melakukan verifikasi. Nanti diputuskan seperti apa,” ujar Ikram.

Tim pusat yang datang untuk melakukan verifikasi dokumen perencanaan dan anggaran ini menjadi penentu dalam mengalokasi APBN untuk pembangunan Kota Baru Sofifi kedepan.

“Karena yang kita lakukan di sini bukan hanya tugas dan fungsi, tetapi untuk kemaslahatan ummat. Sehingga, bagi saya, ini adalah amal ibadah kita,” ucapnya.

Pengamatan kieraha.com, rapat yang seharusnya dihadiri oleh 14 pimpinan OPD itu hanya dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Saifuddin Djuba dan Kepala Bappeda Salmin Janidi.

BACA JUGA Oknum Aparat Main Rumpon Ilegal di Perairan Halmahera

Ikram menyatakan, dengan sikap yang ditunjukkan tersebut maka pihak tim pusat tidak lagi mempermasalahkan kealpaan ini.

“Jadi nanti kita kembalikan ke mereka saja, karena bagi saya, (data) ini sudah cukup, tapi apakah mereka nantinya malu apa tidak,” ujarnya.

Ikram mengemukakan, verifikasi data Kota Baru Sofifi ini dapat dilakukan tanpa pimpinan OPD. Ini dapat dilakukan karena tim yang datang punya kemampuan memverifikasi.

“Tanpa mereka pun kita punya kemampuan mendapatkan sumber data yang diverifikasi. Hanya saja legalitasnya itu mereka dan semua orang itu ingin berkontribusi membangun Sofifi. Kalau mereka tidak hadir berarti mereka tidak punya kontribusi untuk Sofifi,” katanya.

Tanggapan Pemprov

Ruang depan Kantor Gubernur Malut di Sofifi/kieraha.com
Ruang depan Kantor Gubernur Malut di Sofifi/kieraha.com

Kepala Dinas PUPR Malut Saifuddin Djuba menjelaskan, ketidakhadiran kepala OPD lingkup Pemprov Malut tersebut akan disampaikan kepada Sekda Provinsi Samsuddin Abdul Kadir.

“Iya, ini nanti saya bicarakan ke Pak Sekda supaya mereka dalam rapat besok (Sabtu) bisa hadir. Supaya teman-teman (kepala OPD) yang diundang ini bergabung di rapat,” katanya.

Saifuddin yang dalam agenda rapat dengan Pemprov di Rumah Dinas Gubernur, Kelurahan Takoma, Ternate juga tidak hadir, menjelaskan bahwa kondisinya tidak enak badan.

“Tadi saya sudah utus sejumlah Kabid dan staf. Juga dengan kondisi (yang sakit) saya terpaksa hadir (karena rapat ini penting untuk Kota Baru Sofifi kedepan),” katanya.

Menurutnya bahwa Pemprov Maluku Utara sangat serius mendorong percepatan Kota Baru Sofifi. Begitu pun dengan data yang diminta akan segera disampaikan kepala OPD.

Berdasarkan undangan rapat koordinasi verifikasi dokumen perencanaan dan anggaran Kota Baru Sofifi yang diperoleh kieraha.com, menyebutkan, sebanyak 14 OPD yang diundang dalam rapat bersama tim pusat dan pimpinan lembaga vertikal di Provinsi Maluku Utara ini.

Hasil pantauan itu, tercatat sebanyak 12 kepala OPD yang tidak hadir. Mereka adalah Kepala Dinas Perkim, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala DPM PTSP, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perindag, Kepala DinasPertanian, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Malut.

Kieraha.com berusaha menghubungi Sekda Provinsi Malut Samsuddin Abdul Kadir. Namun upaya konfirmasi melalui telepon seluler dan via WhatsApp ini belum bersambut. *