Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman melakukan peletakan batu pertama pembangunan SPBU, di Kecamatan Pulau Moti pada Jumat, 21 Maret kemarin.
Pembangunan SPBU ini merupakan bagian dari visi Pemerintah Kota Ternate untuk mewujudkan keadilan energi bagi masyarakat di wilayah setempat.
Sayangnya, pembangunan ini dinilai oleh Himpunan Pelajar Mahasiswa Moti tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan tersebut.
Bagi mahasiswa, seharusnya Wali Kota M Tauhid Soleman di periode kedua lebih peduli dengan fasilitas pelayanan kesehatan, pelabuhan rusak, dan jalan lingkar di Pulau Moti.
“Percepatan pembangunan SPBU tentunya mengabaikan pengadaan ambulans laut untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas Moti,” kata Muis Ade selaku Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Moti, kepada kieraha.com, Minggu 23 Maret 2025.
Muis menyebutkan, sikap abai Pemerintah Kota terhadap pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Pulau Moti ini sebagai bentuk malpraktek, yaitu tentang pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Moti dalam memperoleh pelayanan kesehatan berupa pengadaan ambulans laut di Puskesmas Moti yang diabaikan.
“Fasilitas ambulans laut diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pada Pasal 29 Ayat 3 menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, harus mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan,” ujar Muis.
Orang Sakit Dirujuk dengan Pajeko
Muis mengemukakan, di Pulau Moti saat ini minim fasilitas pelayanan kesehatan, bahkan pasien sakit yang dirujuk dari Puskesmas Moti ke Pulau Ternate, pihak keluarga pasien harus menyewa Bodi Pajeko dengan biaya Rp 1.500.000.
“Pada 2023 lalu, ada pasien yang dirujuk dari Puskesmas Moti ke Ternate menggunakan Bodi Pajeko dengan mesin yang tidak memungkinkan sehingga pasien tidak tertolong,” lanjutnya.
Kondisi ini, kata Musi, seharusnya menjadi catatan bagi Pemkot Ternate terhadap pelayanan kesehatan, terutama soal pengadaan ambulans laut untuk Puskesmas Moti.
“Tetapi Pemkot justru mengenyampingkan hak-hak masyarakat Moti untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, dan justru memprioritaskan pembangunan SPBU yang sebetulnya dalam problem yang dihadapi masyarakat Moti hari ini tidak menjadi sesuatu urgent,” jelasnya.
Pelabuhan Rusak dan Jalan Lingkar
Selain pelayanan kesehatan, lanjut Muis, infrastruktur jalan lingkar, Pelabuhan Tanjung Pura dan Pelabuhan Tafaga yang menjadi akses masyarakat Moti paling urgent justru kondisinya dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan.
“Dengan kondisi yang rusak parah, alih-alih Pemkot Ternate hanya menjadikan Moti sebagai boneka politik yang lebih memprioritaskan pembangunan di Kota Ternate ketimbang di tiga kecamatan terluar, salah satunya di Pulau Moti,” kata Muis.
BACA JUGA Bangun Gedung Puluhan Miliar di Tengah Keluhan Ruas Jalan Ternate Berlubang
Atas nama Himpunan Pelajar Mahasiswa Moti, Muis mendesak Pemkot Ternate untuk secepatnya melakukan pengadaan ambulans laut di Puskesmas Pulau Moti.
“Selain itu, perbaikan jalan lingkar Moti, Pelabuhan Tanjung Pura di Takofi dan Pelabuhan di Tafaga, ini yang sudah seharusnya dilakukan,” sambungnya. *
