Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendapat gelar adat Kesultanan Tidore. Panglima mendapat gelar Kapita Malamo Nyili Gulu-Gulu atau Panglima Perang Besar di wilayah jauh Kesultanan Tidore.
Penganugerahan gelar kehormatan adat ini dilakukan oleh Sultan Tidore Husain Sjah secara simbolis dengan pemasangan penutup kepala dan jubah kabasaran.
Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Sultan Tidore Nomor: 011/KPTS/ST/VI/2017 tentang Pemberian Gelar pada 13 Ramadan 1438 Hijriah, Kamis (8/6/2017).
Panglima TNI bersama Gubernur Abdul Gani Kasuba dan rombongan bertolak dari Ternate menggunakan speedboat Halmahera 01, tiba di Pelabuhan Goto, Kota Tidore Kepulauan pada pukul 10.00 WIT.
BACA JUGA
Panglima TNI Awali Safari Ramadan di Morotai
Boing Pengintai Siap Awasi Morotai
Rombongan kemudian menuju Kedaton Kesultanan dan disambut Sultan Tidore beserta Jogugu atau Perdana Menteri dan perangkat adat kesultanan setempat.
Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyampaikan terimakasih dan merasa bangga atas gelar kehormatan yang dianugerahkan.
“Seperti kita ketahui Kesultanan Tidore dan Ternate jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk merupakan salah satu pusat perdagangan rempah dan memiliki kekuatan armada perang yang terbukti mampu mengusir bangsa kolonialisme hingga akhirnya bergabung dalam bingkai NKRI,” ujar Gatot.
Sultan Tidore menceritakan sejarah panjang pergerakan merebut kemerdekaan bangsa, seluruh masyarakat di bawah Kesultanan Tidore turut serta berjuang mengusir penjajah, bahkan hingga operasi pembebasan Irian Barat, Tidore menjadi Ibukota Irian Barat dan pejabat gubernur dijabat Sultan Zainal Abidin Sjah.
Setia pada NKRI
Sultan mengemukakan suatu kehormatan menerima kunjungan Panglima TNI beserta rombongan. Kesultanan Tidore dan seluruh masyarakat adat saat ini hingga masa yang akan datang tetap setia pada NKRI.
“Oleh karenanya kami sampaikan tidak perlu meragukan kesetiaan masyarakat adat Kesultanan Tidore khususnya dan umumnya Kesultanan di Moloku Kieraha kepada NKRI,” ucap Sultan.
Sultan menyelipkan pesan pada pemerintah pusat untuk mempertimbangkan Provinsi Moloku Kieraha dapat ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus seperti halnya DIY dan Aceh.