Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah atau Musrenbang, merupakan agenda strategis tahunan yang menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah karena dengan ini, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan duduk bersama untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, saat membuka kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2027, di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota Tidore, Kamis 12 Februari 2026.
Wali Kota Muhammad Sinen mengatakan bahwa forum ini menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan potensi daerah, sekaligus merumuskan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2027.
“Kami berharap Musrenbang tidak hanya menjadi rutinitas administratif dalam pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar menjadi forum yang menghasilkan perencanaan pembangunan yang responsif, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif menambahkan, tujuan Musrenbang untuk penyelarasan dalam membahas masukan dan usulan dari berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan kerangka regulasi dan anggaran dalam dokumen RKPD.
Selain itu, lanjut Saiful, juga untuk sinergitas pembangunan dalam mewujudkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antar wilayah, antar sektor, serta antar tingkat pemerintahan dengan hasil Musrenbang menjadi bahan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk KUA dan PPAS.
“Kegiatan Musrenbang ini dilakukan selama satu hari dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang dapat menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan dalam penyusunan RAPBD Kota Tidore kedepan,” sambungnya. *
