TERNATE — Pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Halmahera Barat yang mangkrak di tengah jalan hingga kini belum memantik langkah hukum proaktif dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.
Alih-alih langsung mengambil tindakan represif atas proyek berharga fantastis yang telantar, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara, Roberthus Melchisedek Tacoy, justru menganalogikan masalah ini bagaikan sebuah pipa bocor yang menuntut penelusuran objektif pada sumber utamanya.
“Kalau tiba-tiba ada pipa bocor, bukan berarti terus kita salahkan PDAM. Kita harus cari tahu kenapa pipa itu bocor,” tutur Roberthus saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor Kejati Malut, Senin, 9 November kemarin.
Pernyataan tersebut diungkapkan tatkala dirinya dimintai pandangan mengenai mangkraknya proyek fisik RSP Halbar. Diketahui, proyek ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dengan nilai kontrak mencapai Rp 42.943.435.000, yang digarap oleh kontraktor pelaksana PT Mayagi Mandala Putra.
Kendati tengah menjadi sorotan tajam publik, Kejati Malut terpantau belum turun tangan secara langsung. Bahkan, Roberthus mengaku belum meninjau secara langsung kondisi fisik bangunan rumah sakit tersebut di lapangan.
“Saya belum lihat fisiknya. Dengan adanya seperti itu, tentu penyidik atau penyelidik akan meneliti apa alasan mangkraknya,” ucap dia.
Di samping itu, Roberthus menegaskan bahwa setiap langkah penegakan hukum dan penanganan perkara wajib berpijak pada fakta material yang utuh, bukan berlandaskan pada asumsi semata atau opini yang berkembang di tengah masyarakat.
“Proses untuk mengungkap fakta peristiwa itu tidak bisa kita simpulkan dengan opini,” lanjutnya.
Sikap tersebut mengisyaratkan bahwa jajaran Kejati Malut saat ini masih bersikap pasif sambil menyerahkan tahap awal pengumpulan bahan keterangan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat. Ketika disinggung ihwal progres penyelidikan formal di Kejari, Roberthus mengaku belum mengikuti perkembangan terbarunya.
“Saya belum monitor lagi. Karena kemarin ditanyakan wartawan sana (Halbar), saya bilang tanyakan ke Kejari karena itu wilayahnya di situ,” tutupnya. *
