TERNATE — Pemerintah Kota Ternate melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah memfinalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dokumen ini ditargetkan rampung dan siap diserahkan ke DPRD pada Senin pekan depan.
Penyusunan postur anggaran tersebut mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah hingga akhir 2026, termasuk rasionalisasi Transfer ke Daerah (TKD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran tetap mendukung program prioritas serta visi-misi Wali Kota Ternate.
Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly, menyatakan telah menginstruksikan Bapelitbangda untuk berkoordinasi dengan BPKAD guna merampungkan input dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Proses tersebut difokuskan untuk memetakan rincian belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai.
“Input data ini dipantau langsung oleh Bapelitbangda didampingi BPKAD. Ditargetkan tuntas dalam satu hingga dua hari ke depan, sehingga gambaran postur APBD 2027 sudah terlihat pada Jumat pekan ini,” kata Rizal, Selasa (3/11/2026).
Setelah finalisasi di tingkat TAPD rampung, dokumen akan dilaporkan kepada Wali Kota Ternate sebelum disampaikan ke Sekretariat DPRD.
Antisipasi Skema Pembiayaan PPPK
Selain merampungkan struktur belanja, Pemkot Ternate memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menyusul belum adanya petunjuk teknis dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pembiayaan tersebut.
Rizal menjelaskan, Pemkot Ternate masih menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait apakah alokasi gaji PPPK sudah terakomodasi dalam skema TKD.
Kepastian ini diperlukan untuk mengetahui apakah kebijakan pusat berlaku bagi seluruh PPPK (penuh waktu dan paruh waktu), atau hanya diprioritaskan bagi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kesehatan (nakes).
Berdasarkan perhitungan awal TAPD, rasio TKD yang diterima dinilai belum mencukupi jika harus menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan PPPK di daerah. Sebagai antisipasi, Pemkot Ternate telah menyiapkan skema anggaran cadangan melalui APBD Murni 2027.
“Kami sudah menyiapkan rancangan anggaran untuk mengantisipasi hal itu. Sembari menunggu kepastian apakah pembiayaan nakes dan guru diambil alih pusat melalui TKD, anggaran PPPK tetap kami akomodasi dalam APBD murni.APBD kita siap untuk itu,” tegas Rizal. *
