Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025, beserta Nota Keuangnnya.
Penyampaian ini diwakilkan kepada Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukomalamo dalam Rapat Paripurna ke-11 masa persidangan 1 Tahun 2024-2025, di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa 19 November 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Ismail menjelaskan perumusan RAPBD tahun 2025 ini dengan mempertimbangkan prioritas daerah dalam pemulihan ekonomi dan tingginya inflasi.
Selain itu, lanjutnya, demi mewujudkan kondisi keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal ini juga harus menyertakan kebutuhan dan rumusan APBD yang realistis, kredibel, dan fleksibel.
Dengan pertimbangan tersebut, katanya, maka target Pendapatan Daerah dalam RAPBD ini sebesar Rp1.083.357.902.374, target ini meningkat sebesar Rp66.162.995.000 daripada APBD 2024.
“Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp73.288.127.377 atau mengalami kenaikan sebesar Rp11.959.573.000 dari PAD Tahun 2024. Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp989.087.571.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp39.113.422.000 dari Tahun Anggaran 2024,” tuturnya.
Selanjutnya, ia membeberkan anggaran Belanja Daerah yang ditargetkan naik sebesar Rp31.180.592.256 dibandingkan tahun 2024, atau sebesar Rp1.161.788.337.616. Biaya ini akan digunakan sebesar 71,33% untuk Belanja Operasi, Belanja Modal 18,41%, Belanja Tidak Terduga 0,43%, dan 9,83% untuk Belanja Transfer Bantuan Keuangan.
“Pada komponen pembiayaan, perlu disampaikan bahwa penerimaan pembiayaan di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp82.430.435.242 yang bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2024, dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp4 miliar untuk penyertaan modal ke Perusda Ake Mayora dan Bank Pembangunan Daerah. Sehingga pembiayaan netto tersebut untuk menutup defisit sebesar Rp78.430.435.242,” ujarnya.
Ismail melanjutkan, anggaran daerah tahun ini akan mengutamakan peningkatan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pemulihan ekonomi, serta penanganan inflasi daerah.
Sementara, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan H Ade Kama memimpin paripurna tersebut,
dan dihadiri oleh 21 dari 25 anggota DPRD, Forkompimda, para Staf Ahli
dan Asisten Sekda, hingga pimpinan OPD.
Ade Kama menjelaskan Rapat Paripurna ini sebagai perwujudan fungsi penganggaran DPRD yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.
Katanya, fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Ranperda yang diajukan oleh Kepala Daerah.
“Kiranya dapat menyimak substansi dan selanjutnya dapat mempelajarinya. Mengkaji dan menelaah lebih detail lagi atas Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya yang telah disampaikan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.*
