Jebakan Dishub Ternate di Gamalama Bikin Warga Kena Tilang Polisi

Avatar photo
Kendaraan roda dua milik pengunjung yang parkir di jalan diangkut oleh Satlantas Polres Ternate, Jumat 10 April 2026/kieraha.com

Satuan Lalu Lintas Polres Ternate menilang puluhan kendaraan roda dua yang parkir di Ruas Jalan Depan Pasar Higienis, Kelurahan Gamalama, Ternate Tengah, Jumat pagi, 10 April 2026.

Anehnya, sepeda motor yang parkir di lokasi itu diizinkan oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate sebagai kawasan penarikan retribusi.

Buruknya tata kelola retribusi parkir yang menyebabkan masyarakat menjadi korban penilangan ini pun mendapat kritik pedas dari Praktisi Hukum, Agus R Tampilang.

Agus meminta agar Dinas Perhubungan Kota Ternate bertanggung jawab atas penilangan kendaraan di sejumlah titik lokasi penarikan retribusi parkir tersebut.

“Langkah penindakan yang dilakukan aparat kepolisian sudah tepat dan memiliki dasar hukum yang jelas, namun persoalan utama justru terletak pada kebijakan Dinas Perhubungan yang amburadul dan sarat kejanggalan,” ujar Agus, kepada wartawan.

Ia mengatakan, kalaupun Lokasi tersebut merupakan kawasan larangan parkir maka Dishub harus memasang rambu larangan dan tidak melakukan penarikan retribusi.

“Warga parkir di situ karena diberi izin, bahkan Dishub juga memungut retribusi,” lanjutnya.

Agus menambahkan, praktik pungutan retribusi parkir yang dilakukan Dishub Ternate tidak hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga berpotensi kuat melanggar hukum.

“Kawasan tersebut secara tegas dilarang untuk parkir justru dijadikan ladang Pendapatan Asli Daerah. Kalau benar area larangan parkir dijadikan objek retribusi, maka ini patut diduga sebagai praktik ilegal. Ini bisa masuk kategori perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki dasar yang sah,” lanjutnya.

Agus mengimbau kepada masyarakat yang mengalami penilangan di lokasi tersebut agar tidak langsung membayar denda, melainkan menuntut kejelasan dan pertanggung jawaban dari Pemkot Ternate.

“PNBP dari tilang itu semestinya dibebankan kepada Dishub, bukan masyarakat. Jangan sampai rakyat terus dijadikan objek kebijakan yang kacau dan tidak bertanggung jawab,” sambungnya.

Kieraha.com berusaha menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate. Namun upaya konfirmasi melalui telepon belum bersambut. *

Ridwan Latif