Maluku Utara merupakan provinsi Kepulauan. Memiliki 10 Kabupaten/Kota. Di antara wilayah pada provinsi berjuluk Negeri Kepulauan Rempah itu masih banyak ketertinggalan, baik sarana komunikasi informasi, infrastruktur pembangun maupun sumberdaya manusia.
Pada provinsi yang memiliki 1.474 pulau dengan jumlah pulau yang dihuni 89 dan sisanya sebanyak 1.385 tidak berpenghuni itu, ternyata memiliki angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi. Kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Utara di antaranya.
Putut Riyatno, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Provinsi Maluku Utara, mengemukakan hasil kunjungan kerja dirinya ke beberapa wilayah setempat, menemukan banyak anak-anak usia belasan tahun sudah menikah.
BACA JUGA
Kelab Malam dan Rumah Makan di Ternate Selama Ramadan Ditutup
Oknum Guru di Ternate Diduga Cabuli Siswa
Kuota CJH Maluku Utara Bertambah
Dia mengatakan mayoritas pernikahan di bawah usia 20 tahun itu dijumpainya di Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan. Daerah ini kasus pernikahan dini tinggi.
“Itu saya dapatkan kemarin waktu kunjungan kerja. Saat saya tanyakan ke ibu-ibu (yang dijumpai) rata-rata menikah di bawah usia 20 tahun. Bahkan ada yang menikah di usia 15 dan 16 tahun. Itu adanya di Tidore dan Tobelo (Halmahera Utara). Termasuk di Kayoa (Halmahera Selatan), itu umur 16 tahun sudah menikah,” kata Putut, ketika dikofirmasi usai rapat persiapan penjemputan kedatangan Kepala BKKBN pusat di depan Rumah Sakit Tentara, Ternate Tengah, Sabtu (20/5/2017).
Dari hasil pernikahan dini, kata Putut, sebagian ibu-ibu yang disambanginya itu saat ini berusia 21-22 tahun. Sebagian dari mereka sudah memiliki dua hingga tiga anak.
Menurut Putut, adanya kasus-kasus seperti ini, pihaknya akan menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya pernikahan dini seperti itu akan memiliki banyak risiko.
“Risiko kematian, risiko gagal melanjutkan study (sekolah menengah atas dan perguruan tinggi) dan sebagainya. Sehingga pada kedatangan bapak Kepala BKKBN di Ternate nantinya kami buat berbagai kegiatan. Pertama, kita ingin menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum, stakeholder dan mahasiswa, bahwa program KB itu perlu dan penting. Jika ini tidak dikendalikan maka akan terjadi ledakan penduduk.”
“Kedua, kita ingin memberikan pemahaman baik kepada keluarga ataupun remaja-remaja agar tidak cepat-cepat menikah, karena angka pernikahan dini di Maluku Utara ini cukup tinggi. Dan yang ketiga, kita ingin menjalin komunikasi dan interaksi dengan beberapa kelompok masyarakat, kemudian pemerintah daerah supaya bisa bersama-sama mendukung program keluarga berencana ini kedepan,” sambungnya.