Kedekatan Gubernur Sherly Diduga Picu Aksi Walk Out Gerindra Maluku Utara

Avatar photo
Nazlatan Ukhra Kasuba/dok pribadi/kieraha.com

Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba menilai pimpinan sidang yang memimpin rapat paripurna penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD TA 2026, melanggar prinsip dasar demokrasi.

Penilaian ini imbas dari pimpinan rapat mengabaikan tata tertib, dengan membatasi dan tidak memberi ruang bicara pada fraksi-fraksi yang ingin menyampaikan interupsi.

“Gerindra dan Hanura tidak diberikan ruang untuk berbicara. Tata tertib itu jadi dasar kita menjalankan fungsi DPRD. Tapi jalannya paripurna seolah-olah tidak boleh ada yang interupsi. Itu yang jadi pertanyaan besar,” kata Nazla, Kamis kemarin.

Menurut Nazla, aksi walk out yang dilakukan Gerindra dan Hanura bukan tindakan emosional, melainkan bentuk tanggungjawab politik terhadap rakyat.

“Karena kita (DPRD) punya tiga fungsi, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Sekarang APBD kita Rp 2,7 triliun, dipangkas Rp 700 miliar lebih. Apa yang dikurangi. Pasti hal-hal yang menyangkut masyarakat. Jadi kenapa pimpinan sidang membatasi setiap intrupsi,” lanjutnya.

Selain itu, dalam paripurna tersebut, Nazla juga mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Sherly Laos dalam tiga tahapan penting pembahasan Ranperda APBD tersebut.

“Masa Gubernur tidak hadir. Ini soal tanggungjawab politik, bukan soal simbol. Kalau Gubernur tidak hadir, itu harus dijelaskan ke publik biat jelas,” sambungnya.

Sidang paripurna penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 itu dipimpin oleh Husni Bopeng dari Partai Nasdem yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Malut.

Husni sendiri diketahui memiliki kedekatan secara politik dengan Gubernur Malut Sherly Laos. Ini diduga menjadi pemicu Husni Bopeng tidak mengindahkan interupsi dari anggota fraksi hingga berujung ke aksi walk out yang dilakukan Gerindra dan Hanura.

Kieraha.com berusaha menghubungi Husni Bopeng selaku pimpinan DPRD Malut yang memimpin jalannya rapat paripurna tersebut. Namun Upaya konfirmasi melalui telepon ini belum bersambut. *