HALMAHERA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menjadi alarm keras bagi seluruh partai politik peserta pemilu di Kabupaten Halmahera Utara. MK menegaskan bahwa pemenuhan kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif bukan lagi sekadar formalitas, melainkan kewajiban mutlak yang disertai sanksi tegas.

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Rusni Ibrahim, mengingatkan seluruh pimpinan parpol agar mencermati dan memahami secara serius konsekuensi hukum dari putusan tersebut.

Berdasarkan amar putusan MK, KPU di setiap tingkatan—baik pusat, provinsi, maupun Kabupaten Kota—wajib menggugurkan atau tidak mengikutsertakan parpol pada daerah pemilihan (dapil) tertentu apabila kuota 30 persen perempuan tidak terpenuhi.

Lihat Juga:Eks Sekda Taliabu Bersama Dua Tersangka Korupsi Dana Desa Resmi Ditahan

“Konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan ini tidak lagi sebatas persoalan administrasi pencalonan, tetapi dapat berujung pada gugurnya keikutsertaan partai politik dalam kontestasi pemilu di dapil yang bersangkutan,” ujar Rusni, seraya meminta parpol mempersiapkan proses pencalonan dengan cermat.

Wujudkan Rekrutmen yang Berkualitas

Rusni menekankan, kuota minimal 30 persen harus dimaknai sebagai langkah substantif untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif, adil, dan memberikan ruang setara bagi perempuan di panggung politik.

Lihat Juga:Eks Bupati Taliabu Aliong Mus Jalani Sidang Perdana Korupsi Isda Rp 17,5 Miliar

Oleh karena itu, parpol diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan syarat administratif semata. Komitmen tersebut harus dibuktikan melalui proses rekrutmen politik yang terbuka, berkualitas, dan berperspektif kesetaraan gender.

“Putusan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat posisi perempuan dalam politik, bukan hanya sebagai pelengkap daftar calon, tetapi sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan dan pembangunan demokrasi,” tambahnya.

Pedoman bagi Penyelenggara Pemilu

Lihat Juga:Wali Kota Tidore Sambut Kunjungan Kerja Pangdam Moloku Kie Raha

Bagi penyelenggara pemilu di daerah, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 Tanggal 25 Mei 2026 akan menjadi pedoman utama dalam melakukan verifikasi serta pengawasan ketat terhadap persyaratan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya, keterwakilan perempuan melampaui sekadar angka 30 persen. Ini adalah bagian dari ikhtiar panjang mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan dan keadilan setara bagi seluruh warga negara—khususnya di Halmahera Utara—dalam menentukan arah masa depan bangsa. *