Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI menggelar Rapat Kerja Nasional, di Hotel Kartika Plaza, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Senin 9 Mei 2022.
Rakernas yang dibuka oleh Wakil Presiden Maruf Amin ini mengusung tema “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan.”
BACA JUGA Sampah Menumpuk hingga Cemari Lingkungan Sofifi Ibu Kota Maluku Utara
Dalam kegiatan APPSI tersebut turut hadir Wakil Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali.
Wapres Maruf Amin dalam sambutannya menyebutkan, Indonesia masih berjuang untuk mengatasi pandemi Covid-19, sehingga program-program lebih banyak difokuskan kepada penguatan daya beli dan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi.
Wapres meminta agar penyerapan APBD di setiap daerah harus tepat waktu dan tidak berjalan lambat apalagi membiarkan APBD mengendap di bank-bank daerah.
Peningkatan kualitas SDM di setiap daerah, lanjut Wapres harus segera didorong melalui penciptaan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat terutama generasi muda.
Wakil Kepala Negara itu juga meminta agar setiap kepala daerah, aparatur pemerintah daerah harus bisa mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Sehingga produk buatan Indonesia menjadi raja di rumahnya sendiri.
Menurutnya, dengan menggunakan produk dalam negeri ini akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam mengahadapi tantangan ekonomi global saat ini.
Ia juga meminta agar seluruh kepala daerah dapat menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, seperti pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM. Serta dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Wapres berharap, seluruh daerah di Indonesia termasuk Maluku Utara harus terus menerapkan meritokrasi yang mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi.
“Saya juga titip kepada gubernur untuk mendorong penyelenggaraan mall pelayanan publik di kabupaten dan kota sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Al Yasin mengharapkan, adanya Rakernas ini dapat melahirkan keputusan strategis terkait agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi yang melanda daerah di Tanah Air.
BACA JUGA Pejabat Pemprov Maluku Utara Main HP saat Paripurna
Ia juga berharap, momentum tersebut dapat menjadi motor penggerak bagi pemulihan ekonomi di daerah.
“APBD harus lebih fokus kepada pemulihan sektor ekonomi dan tidak hanya terfokus kepada pembangunan infrastruktur semata,” tambah Al Yasin. *
Rais Dero
