Wali Kota Muhammad Sinen memimpin rapat koordinasi bersama Camat dan Kepala Kelurahan se Kota Tidore Kepulauan, Selasa 11 Maret 2025.
Rakor tersebut dalam rangka berbagi informasi antara Pemkot, Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan. Juga sekaligus membahas tentang kebijakan Pemerintah Pusat terkait efisiensi anggaran tahun 2025.
Wali kota dalam arahannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kelurahan merupakan ujung tombak, olehnya itu saling berkoordinasi apabila terjadi permasalahan yang menyangkut dengan kebijakan agar dapat diselesaikan secara baik.
Terkait efisiensi anggaran, kata wali kota sudah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga diminta kepada OPD terkait untuk mengkaji kembali sesuai aturan.
“Para Lurah mohon bersabar, Pemerintah Kota terus berupaya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Kesenjangan antara Kelurahan dan Desa sangat besar, olehnya itu terkait keuangan mohon kelurahan menjadi perhatian serius,” ucapnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore, Amir Gorotomole menjelaskan bahwa terkait efisiensi anggaran, wajib diikuti sesuai arahan Pemerintah Pusat sebagaimana Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Refocusing Tahap I dan II, fokusnya hanya ke Perjalanan Dinas dan sesuai aturan dari Pemerintah Pusat Rp 50,6 triliun untuk seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota. Sementara untuk permasalahan yang disampaikan oleh para lurah, akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota,” sambungnya. *
