Kecamatan Malifut Halmahera Utara Gelar Musrenbang Tahun Anggaran 2024

Avatar photo
Suasana Musrenbang Kecamatan Malifut di Kantor Camat Kecamatan setempat, Senin 27 Februari 2023. (Akbar Amin/kieraha.com)

Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang Kecamatan Malifut resmi digelar di Kantor Camat Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, Senin 27 Februari 2023.

Ketua Tim Musrenbang Desi Masehe menyatakan, kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari setiap pemerintah desa di kecamatan setempat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

Kehadiran pemerintah desa dalam musyawarah ini, kata Desi, karena Musrembang merupakan ruang untuk mengusulkan program dalam berbagai bidang yang masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah.

“Tujuan dari Musrenbang ini untuk menyelaraskan usulan-usulan desa yang nanti akan disinergikan dengan prioritas dari kecamatan maupun prioritasnya kabupaten sampai ke pusat,” ujar Desi, kepada kieraha.com.

BACA JUGA  Polres Halmahera Utara Gelar Tausiah dan Doa Bersama

Desi menyatakan, hasil dari Musrenbang ini akan dirumuskan dan dibuat perengkingan berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah. Sehingga, kata Desi, dapat tercipta keselarasan program di setiap jenjang pemerintahan, dari desa sampai ke kabupaten.

“Usulan-usulan desa nanti diselaraskan dengan prioritas kecamatan, kemudian diselaraskan dengan rencana kerja perangkat daerah kemudian rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024,” tuturnya.

Ia berharap, agar setiap usulan dari desa tersebut bisa diakomodir pemerintah kabupaten sehingga dapat memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat di Malifut.

“Yang dalam Musrenbang ini ada yang mengusulkan pembangunan di bidang infrastruktur seperti jalan dan drainase. Begitu juga dengan bidang ekonomi dan sosial budaya,” jelasnya.

BACA JUGA Cerita Warga Mandioli Halmahera Selatan yang Belum Nikmati Akses Jalan

BACA JUGA  Polres Halmahera Utara Gelar Tausiah dan Doa Bersama

Camat Kecamatan Malifut Irawan Mahmud menambahkan, agar semua usulan dari tiap desa setempat bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten maka harus sesuai skala prioritas.

“Mudah-mudahan usulan prioritas itu tersedia anggarannya di kabupaten. Sehingga yang menjadi prioritas itu bisa terlaksana dengan cepat dan sesuai dengan usulan,” sambungnya.

Akbar Amin

Ikuti juga berita tv kieraha di Google News