Eskalasi penolakan terhadap kebijakan penataan pasar di Kota Ternate mencapai puncaknya pada Senin sore. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mei Bergerak bersama pedagang Pasar Higienis menggelar aksi protes di depan Kantor Wali Kota. Mereka membawa “oleh-oleh” pahit: tumpukan sayur-mayur busuk yang dihamburkan di depan gerbang sebagai simbol pembusukan keadilan.
Aksi teatrikal ini bukan sekadar luapan emosi spontan, melainkan representasi luka para pedagang kecil—khususnya “mama-mama” penjual daun pandan dan pisang. Kebijakan relokasi dan penertiban lapak yang dilakukan pemerintah dinilai prematur dan tidak berpihak pada ekonomi akar rumput.
Tumpukan sayur busuk yang berserakan di depan gerbang kekuasaan adalah pesan visual yang keras. Relokasi yang dipaksakan ke lokasi yang tidak strategis tanpa mempertimbangkan akses pembeli dan arus lalu lintas membuat dagangan mereka tak laku. Akibatnya, modal tergerus dan barang dagangan berakhir menjadi sampah.
Sayur-sayur busuk ini adalah saksi bisu kegagalan pemerintah. Kami tidak butuh pengusiran, kami butuh ruang yang layak untuk menyambung hidup!, demikian teriakan salah satu orator di tengah amarah mama-mama pedagang pada saat aksi Senin sore (4/5/2026) kemarin.
Dari sudut pandang manajemen kebijakan publik, fenomena ini mengonfirmasi adanya mata rantai yang putus antara perencanaan operasional dan realitas lapangan. Sebuah kebijakan relokasi seharusnya lahir dari analisis kelayakan yang komprehensif, mencakup diantaranya akses pembeli, perilaku konsumen, hingga mitigasi risiko.
Ketika variabel-variabel ini diabaikan, yang terjadi bukan penataan, melainkan pemiskinan struktural. Pedagang kehilangan pembeli, pendapatan anjlok, dan modal usaha habis dimakan waktu. Inilah risiko nyata dari sebuah kebijakan yang hanya “cantik” di atas kertas.
Sinyal Ketidakpercayaan Publik
Mahasiswa yang mengawal aksi juga menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi total kebijakan pasar, penyediaan lokasi layak, perlindungan buruh, dan transparansi kebijakan publik.
Meski aksi ini sempat memanas saat massa mencoba memasuki halaman kantor walikota, namun tetap terkendali hingga akhirnya dibubarkan menjelang petang. Massa aksi juga berjanji akan kembali dengan jumlah yang lebih besar jika tuntutannya tidak diakomodir.
Bagi penulis, peristiwa ini menjadi pelajaran penting dalam manajemen; di mana sebuah kebijakan tanpa empati dan tanpa basis data lapangan berisiko memicu penolakan sosial, kerugian ekonomi, dan menurunnya kepercayaan publik.
Dan pada akhirnya, kebijakan yang baik bukan hanya rapi di atas kertas, tetapi mampu berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. *
==========
Penulis adalah mahasiswa jurusan Manajemen di Universitas Khairun Ternate. Saat ini aktif mendalami kajian manajemen risiko bisnis program studi kampus setempat.
