Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa penyusunan anggaran operasional Gubernur dan Wakil Gubernur telah sesuai dengan standar kebutuhan tugas pemerintahan. Alokasi ini mencakup biaya pemeriksaan kesehatan hingga tata rias untuk agenda kenegaraan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Malut Ahmad Purbaya, menjelaskan bahwa seluruh pos anggaran tersebut memiliki dasar regulasi yang kuat guna mendukung tugas-tugas kepala daerah yang memiliki tanggung jawab tinggi kepada masyarakat.
Purbaya merinci bahwa alokasi anggaran kesehatan diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, biaya kesehatan bukan merupakan pos khusus, melainkan bagian dari belanja operasional penunjang tugas.
Selain itu, Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 turut melegitimasi bahwa pemeliharaan kesehatan kepala daerah melalui medical check-up dapat dianggarkan maksimal satu kali dalam setahun.
“Penganggaran pemeriksaan kesehatan ini memiliki dasar yang jelas dalam pedoman penyusunan APBD. Artinya, anggaran tersebut bersifat antisipatif untuk menjamin kesiapan fisik pimpinan dalam menjalankan tugas,” ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa, 5 Mei 2026.
Anggaran Masih Utuh
Meski telah dialokasikan, Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini pos anggaran untuk pemeriksaan kesehatan maupun tata rias belum digunakan sama sekali. Anggaran tersebut disiapkan hanya sebagai dana cadangan untuk situasi yang dibutuhkan.
“Belum ada satu rupiah pun yang dikeluarkan, baik untuk tata rias maupun pemeriksaan kesehatan. Ini menunjukkan komitmen efisiensi dari Ibu Gubernur,” katanya.
Lebih lanjut, pihak Purbaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap fokus pada program pembangunan daerah yang menyentuh langsung kesejahteraan publik. Ia menekankan bahwa penyediaan anggaran operasional pimpinan hanyalah instrumen pendukung agar roda pemerintahan tetap stabil.
“Yang utama adalah bagaimana program pembangunan yang didorong Ibu Gubernur bisa berjalan sesuai harapan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara,” sambungnya. *
