Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Maluku Utara menggelar kampanye bisu, menyoroti berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di wilayah Pulau Halmahera dan Maluku Utara pada umumnya.
Aksi ini dilangsungkan di Landmark Ternate, Jalan Pahlawan Revolusi, Jumat 22 April.
BACA JUGA Cara Warga Kalaodi Tidore Menjaga Pangan dan Hutan
Wahida, koordinator aksi menyebutkan bahwa Provinsi Maluku Utara mengoleksi 127 Izin Usaha Pertambangan dengan luas konsesi lahan mencapai 686.268 hektare.
“Izin ini tak hanya berada di Pulau Halmahera, namun juga menyebar hingga ke pulau-pulau kecil lainnya, seperti Pulau Pakal, Mabuli dan Pulau Gee di Halmahera Timur, Pulau Gebe di Halmahera Tengah, Sula, Taliabu, dan Pulau Obi di Halmahera Selatan,” sebut Wahida.
Selain izin pertambangan, Maluku Utara juga diperhadapkan dengan ekspansi perkebunan sawit di Gane, Halmahera Selatan, yaitu Korindo Group melalui anak usahanya PT GMM.
Wahida menyatakan, keberadaan industri tambang dan industri perkebunan sawit di Maluku Utara ini, dalam catatan Walhi telah berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.
BACA JUGA Deforestation in Halmahera North Maluku Paves Way for Palm Oil Industry
“Ragam kisah perampasan ruang hidup, kriminalisasi, intimidasi, hingga pencemaran air dan tanah, hilangnya wilayah tangkapan nelayan dan deforestasi hutan kian lumrah hari ini,” sambungnya.
Dalam aksi ini, Walhi mendesak kepada pemerintah untuk mencabut izin PT GMM di Gane, selamatkan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta stop kekerasan seksual. *
Akbar Amin
Ikuti berita lainnya di Google News
