Pelaksanaan Turnamen Domino Gardu Ake Gaale di area Kantor Perumda Air Minum, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, dinilai ilegal. Turnamen tersebut disinyalir tidak sah lantaran masa bakti kepengurusan Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Kota Ternate di bawah pimpinan Ridwan Arsan (Ketua) dan Bahri H Awal (Sekretaris) telah berakhir.

Berdasarkan SK Nomor: SKEP/01/SK-PENGPROV/PORDI.MALUT/V/2022 tentang Susunan Personalia PORDI Kota Ternate Masa Bakti 2022–2026, masa jabatan pengurus tersebut resmi berakhir pada 23 Mei 2026.

Ketua PORDI Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa kepengurusan Ridwan Arsan sudah kadaluwarsa. Ia mempertanyakan dasar hukum rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengurus yang telah demisioner tersebut.

Lihat Juga:Pelindo Ternate Didesak Setor Pajak Parkir ke Kas Daerah

Bahri dalam surat rekomendasi—mengklaim diri sebagai Sekretaris—diduga secara sepihak mencatut nama organisasi PORDI Kota Ternate untuk menerbitkan rekomendasi ilegal atas pelaksanaan turnamen domino di kompleks PDAM Ake Gaale.

“Kami akan memproses hukum tindakan ini karena diduga kuat menyalahgunakan nama organisasi demi kepentingan pribadi dan kelompok,” tegas Muhammad Sinen, Jumat (7/8/2026).

Muhammad Sinen menjelaskan, dirinya ditunjuk oleh Pengurus Pusat PORDI sebagai Ketua Pengprov PORDI Malut pada Desember 2025. Memasuki Juni 2026, masa jabatan seluruh pengurus daerah (Pengda) PORDI tingkat kabupaten/kota se-Maluku Utara resmi berakhir.

Lihat Juga:Tanggapan DPRD Ternate Soal PT Pelindo tak Setor Bagi Hasil Parkir hingga Tarif Mencekik Warga

Atas dasar itu, Pengprov PORDI Malut menerbitkan SK Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PORDI Kota Ternate kepada Ridwan Ali untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda) guna memilih ketua definitif baru.

“Namun sebelum Musda digelar, tiba-tiba ada pihak yang mengatasnamakan PORDI Ternate mengeluarkan rekomendasi turnamen. Ini jelas melanggar aturan organisasi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pengprov PORDI Malut tidak pernah menerbitkan SK atas nama Bahri H Awal.

Lihat Juga:BPK Temukan Skandal Tambang Ilegal di Halmahera Utara Berpotensi Pidana

“Musda saja belum digelar, bagaimana bisa mengklaim diri sebagai sekretaris? SK dari provinsi atas nama dia tidak ada, tetapi berani mengeluarkan rekomendasi dan menggelar acara,” lanjutnya.

Sementara itu, Bahri yang dikonfirmasi di lokasi acara enggan memberikan penjelasan terkait legalitas dan surat rekomendasi turnamen tersebut.

“Maaf, saya sibuk melayani peserta domino,” ujar Bahri singkat. *