oleh

Penyebab Tingginya Angka Kematian Bayi di Maluku Utara

Maluku Utara merupakan provinsi kepulauan dengan angka kematian bayi masih tergolong tinggi jika dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Data yang diolah Kieraha.com dari berbagai lembaga memperlihatkan, dalam kurun waktu 2009-2016, angka kematian bayi dilaporkan mencapai 1.361 kasus. Pada 2010 kematian bayi bahkan menebus 249 kasus dan mengalami peningkatan pada 2012 yang mencapai 326 kasus serta 342 kasus pada 2013.

Meski kemudian, pada 2014 menjadi 310 kasus dan mengalami penurunan pada 2016 menjadi 66 kasus. Jumlah kematian bayi tersebut masih tergolong tinggi untuk ukuran provinsi kepulauan dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa. Apalagi faktor jumlah ibu melahirkan di provinsi Maluku Utara tergolong sedang.

Dari 2009-2016, jumlah ibu hamil di Maluku Utara tak lebih dari 218.608 orang. Jumlah itu lebih kecil jika dibandingkan provinsi tetangga seperti Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua yang mencapai lebih dari 300 ribu ibu hamil. Meski demikian tren ibu hamil di Maluku Utara tergolong baik dan mengalami peningkatan.

Persentase kematian ibu melahirkan pun tergolong kecil. Bahkan kasus kematian ibu melahirkan tertinggi hanya terjadi pada 2011 yang mencapai 92 kasus dan 82 kasus pada 2012.

Jumlah Kasus Kematian Bayi per Wilayah

Apabila berdasarkan wilayah, kematian bayi tertinggi dilaporkan terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan yang menembus 119 kasus dari total 223 kasus di tahun 2012. Dalam kurun waktu delapan tahun, Halmahera Selatan menjadi kabupaten dengan tingkat kematian ibu melahirkan tertinggi di Maluku Utara dengan 136 kasus kematian ibu melahirkan.

Begitu juga Kabupaten Halmahera Utara yang dilaporkan 99 kasus, dan Kepulauan Sula 42 kasus kematian bayi, serta Tidore Kepulauan dengan 38 kasus. Bahkan di Kota Ternate yang merupakan satu-satunya daerah di Maluku Utara dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang memadai masih ditemukan kasus kematian bayi dengan jumlah besar. Selama kurun waktu delapan tahun, di kota bermoto Bahari Berkesan itu tercatat 124 kasus kematian bayi dan 98 kasus kematian ibu akibat melahirkan dari 50.231 ibu hamil. Angka ini tergolong tinggi karena Ternate dengan luas wilayah tak lebih dari 50 kilometer persegi hanya memiliki 300 ribu penduduk.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara, Idhar Umar Sidi, bahwa tingginya angka kematian bayi di Maluku Utara banyak dipicu karena faktor rendahnya pengetahuan ibu hamil tentang pemenuhan gizi untuk bayi saat hamil.

Buruknya fasilitas infastruktur kesehatan dan minimnya tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan di puskesmas terutama di pulau-pulau kecil, menambah daftar kasus kematian bayi semakin tinggi. Padahal untuk melihat derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator penting adalah dengan cara melihat kualitas pelayanan kesehatan dari aspek pelayanan kesehatan pada ibu hamil.

“Karena itulah, mengapa setiap tahun kami masih selalu mendapatkan laporan terkait dua kasus itu. Pada 2016 lalu saja masih ada ditemukan kasus kematian bayi dan ibu meninggal setelah melahirkan,” kata Idhar beberapa waktu lalu.

Malut Butuh Ribuan Tenaga Medis

Apabila berdasarkan perbandingan rasio tentang kondisi tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan, provinsi Maluku Utara sesungguhnya masih tergolong sebagai daerah dengan tingkat ketersediaan rendah untuk tenaga kesehatan.

Jumlah dokter per wilayah di timur Indonesia. (Kieraha.com/HIAR)

Berdasarkan ambang batas minimal WHO yakni 2,3 tenaga kesehatan per 1.000 penduduk, maka Maluku Utara bisa dinyatakan sebagai daerah yang mengalami krisis sumber daya manusia di bidang kesehatan. Data yang diolah dari Kementerian Kesehatan RI, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Kesehatan provinsi, memperlihatkan Maluku Utara masih membutuhkan tambahan tenaga kesehatan hingga seribuan orang.

Apalagi dalam kurun waktu dalapan tahun, provinsi yang kaya akan rempah-rempah ini, hanya memiliki tidak lebih dari 5,5 ribu tenaga kesehatan yang melayani 1,3 juta penduduk di sepuluh Kabupaten Kota. Artinya satu tenaga kerja kesehatan bertanggung jawab melayani 10 ribu penduduk. Padahal idealnya satu tenaga kesehatan hanya cukup melayani 100 orang.

“Makanya tiap tahun kami selalu mengusulkan formasi kesehatan. Dan persoalan minimnya tenaga medis ini selalu kami sampaikan ke pemerintah pusat,” ujar Idhar.

Hingga pada 2016, tenaga Kesehatan di Maluku Utara hanya mencapai 5.348 orang atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 3.465 orang. Dari jumlah itu, 50 persen merupakan tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan.

Dilihat dari jumlah tenaga kerja maka Puskesmas dan rumah sakit merupakan tempat yang paling banyak diminati. Pada 2016, ada sedikitnya 2.015 orang tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan 2.531 orang yang bertugas di rumah sakit. Kondisi inilah yang membuat ada ketimpangan tenaga kesehatan antar daerah pulau dan perkoaan. Akibatnya setiap tahun selalu ditemukan kasus kematian bayi dan ibu melahirkan di daerah dan Kecamatan yang terletak di Pulau-Pulau Kecil.

Anggaran Kesehatan Masih Minim

Julfi Jamil, staf pengajar kebijakan publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bumi Hijrah Sofifi menuturkan, alokasi anggaran kesehatan yang besar sebenarnya bisa menjadi kunci sukses dalam menekan angka kematian bayi dan ibu akibat melahirkan di Maluku Utara.

Pemerintah daerah, lanjut dia, seharusnya bisa mengalokasikan anggaran kesehatan yang besar untuk memenuhi fasilitas kesehatan di puskesmas terpencil. Apalagi Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan jaminan pemerintah daerah menganggarkan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembiayaan kesehatan masyarakat.

“Dari aspek kebijakan publik, penuntasan masalah kesehatan hanya bisa dilakukan dengan memberikan anggaran kesehatan yang besar dan cukup,” kata Julfi.

Dilihat dari indikator itu, maka komitmen pemerintah provinsi Maluku Utara di bidang kesehatan sebenarnya belum terlalu baik. Dalam kurun waktu enam tahun, mereka belum menjadikan bidang kesehatan sebagai sektor yang perlu diperhatikan.

Anggaran Kesehatan pada APBD tercatat tak lebih dari 8 persen. Pada periode 2010-2016, pemprov Malut jarang memberikan anggaran untuk bidang kesehatan lebih dari Rp 100 miliar. Pada 2016 saja, pemprov Malut hanya mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 63,8 miliar atau selisih Rp 6 miliar dari tahun sebelumnya.

Anggaran itu bahkan lebih kecil dari sumbangan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 98 miliar atau naik Rp 30 miliar dari tahun sebelumnya Rp 65,7 miliar.

Budhy Nurgianto

Komentar

Tinggalkan Balasan